GKM di Kampus: Antara Idealitas Mutu dan Realitas Kinerja

GKM di Kampus: Antara Idealitas Mutu dan Realitas Kinerja

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Instagram: @mutupendidikan

Pendahuluan

Gugus Kendali Mutu (GKM) di perguruan tinggi lahir sebagai upaya meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik. Dengan konsep kolaboratif, GKM mengajak dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam perbaikan mutu secara berkelanjutan. Secara ideal, GKM menjadi motor penggerak dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), memastikan bahwa kebijakan dan praktik mutu akademik berjalan sesuai standar SPMI yang telah ditetapkan.

Namun, di lapangan, realitasnya sering kali berbeda. Banyak perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan peran GKM, baik dari segi partisipasi, efektivitas, maupun keberlanjutan programnya. Alih-alih menjadi instrumen perbaikan mutu, GKM terkadang hanya berfungsi sebagai formalitas, sekedar ada, tanpa dampak signifikan bagi peningkatan kinerja institusi.

Partisipasi dan Komitmen yang Masih Lemah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi GKM adalah rendahnya partisipasi dari sivitas akademika. Banyak dosen dan tenaga kependidikan enggan menjadi tim GKM, mereka menganggap GKM sebagai tambahan beban kerja, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional mereka. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat langsung GKM bagi individu dan institusi membuat keterlibatan dalam forum ini minim dan cenderung bersifat administratif semata.

Di sisi lain, pimpinan perguruan tinggi (rektor, ketua, direktur) sering kali belum memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan GKM. Tanpa komitmen dan kesungguhan dari manajemen puncak, kegiatan GKM sulit mendapatkan anggaran, waktu, dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, banyak program yang berhenti di tengah jalan atau sekadar menjadi laporan tahunan tanpa tindak lanjut konkret.

Antara Idealitas dan Realitas

Secara umum, fungsi GKM, idealnya menjadi forum untuk menciptakan inovasi dan solusi berbasis data dalam perbaikan mutu akademik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya budaya mutu (quality culture) menjadi penghambat utama. Di banyak perguruan tinggi, budaya mutu belum tertanam kuat, sehingga inisiatif seperti GKM hanya berjalan di permukaan tanpa dampak jangka panjang.

Selain itu, “komunikasi internal” yang lemah juga berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi GKM. Tanpa komunikasi dan koordinasi yang jelas antara pimpinan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, sulit untuk menyatukan visi dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. GKM membutuhkan ekosistem yang mendukung, di mana setiap anggota memahami fungsi, peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan mutu institusi.

Menghidupkan Kembali Peran GKM

Agar GKM dapat berjalan sesuai tujuan idealnya, perguruan tinggi harus mengambil langkah konkret untuk memperkuat sistem, strategi dan mekanisme yang mendukung keberlangsungannya. Pertama, perlu ada sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya GKM bagi seluruh sivitas akademika. Jika setiap individu memahami bahwa peningkatan mutu adalah kepentingan bersama, partisipasi akan lebih mudah ditingkatkan.

Kedua, perlu adanya insentif bagi anggota GKM yang aktif berkontribusi. Bentuknya situasional, bisa berupa penghargaan, kredit akademik, atau pengakuan dalam sistem evaluasi kinerja. Selain itu, keterlibatan aktif pimpinan dalam proses GKM juga harus lebih nyata, dengan memberikan arahan strategis serta mendukung rekomendasi dan program-program perbaikan mutu yang dihasilkan oleh tim GKM.

Penutup

GKM di kampus memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi (kaizen), tetapi tanpa strategi implementasi yang jelas, inisiatif ini hanya akan menjadi sekadar formalitas belaka. Perguruan tinggi harus berkomitmen untuk menjadikan GKM sebagai instrumen nyata dalam transformasi akademik dan operasional.

Dengan mengatasi tantangan partisipasi, memperkuat komunikasi internal, serta memberikan dukungan dari pimpinan, GKM dapat menjadi pilar utama dalam mengawal mutu pendidikan tinggi. Mutu bukan sekadar tujuan, namun merupakan budaya (quality culture) yang harus terus dibangun dan dipelihara di setiap lini perguruan tinggi. Stay Relevant!

Referensi

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2024). Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Akademik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Griffin, R. W. (2022). Fundamentals of management (10th ed.). Cengage Learning.
3. OpenAI. (2023). ChatGPT [Large language model]. Diakses melalui https://openai.com/chatgpt
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2023). Organizational behavior (19th ed., Global ed.). Pearson.
6. Sallis, E. (2002). Total quality management in education (3rd ed.). Kogan Page.
7. Yukl, G. (2010). Leadership in organizations (7th ed.). Prentice Hall.

Oleh: Bagus Suminar, wakil ketua ICMI Orwil Jatim, dosen UHW Perbanas Surabaya, dan direktur mutupendidikan.com

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan