• +628123070905
  • mutupendidikan.info@gmail.com

Blog & PowerPoint

Kumpulan Bahan Belajar S3 DAP UT

Mohon maaf halaman ini hanya bisa diakses dengan password.

Sistem Manajemen Mutu Sekolah

Mengenal Sistem Penjaminan Mutu Sekolah

“Mengenal Sistem Penjaminan Mutu Sekolah”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah harus dilakukan secara terus-menerus. Walaupun demikian, proses pendidikan tidak  boleh berhenti hanya menunggu penyempurnaan sistem, sarana, dan sumber daya manusia.

Sebagai institusi pendidikan, sekolah selalu menjadi perhatian utama untuk terus diperbaiki dan dijaga kualitas proses pembelajarannya. Pengelolaan sekolah harus dilakukan secara efektif, yakni mampu menciptakan proses belajar pada diri siswa. Dalam upaya pengelolaan sekolah secara efektif diterapkan  Manajemen Berbasis sekolah (School-Based Management).

Silahkan diunduh file PowerPoint (PDF) dibawah ini:


PowerPoint (PDF):

Mengenal SIstem Manajemen Mutu Pendidikan


Realisasi Manajemen Mutu berbasis sekolah sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan otonomi daerah, tentang pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah dalam wujud otonomi daerah.

Tujuan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)
  1. Agar sekolah lebih berdaya
  2. Sekolah makin akrab dengan masyarakat
  3. Tercipta iklim belajar mengajar yang makin bermutu
  4. Kepala sekolah mempunyai otonomi yang luas
  5. Sekolah dan guru-gurunya menjadi lebih sejahtera
Pilar Penyangga MBS
  1. Pemberdayaan
  2. Transparansi
  3. Standardiasi mutu
  4. Partisipasi masyarakat
  5. Akuntabilitas

Peningkatan mutu akademik, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan, merupakan proses dalam rangka pembangunan sumber daya manusia.

Peningkatan mutu akademik harus dilakukan secara terarah, terencana, dan insentif sehingga mampu menyiapkan bangsa Indonesia dalam memasuki  era globalisasi yang sarat persaingan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu akademik, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, pengadaan buku dan alat pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu manajemen sekolah.

ACUAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
  • Reliability, yaitu ketepercayaan pemakaian jasa pendidikan .
  • Assurance, yaitu keterjaminan program pendidikan yang ditawarkan.
  • Tangible, yaitu kebersihan, kesehatan, kerapian, keteraturan dan kenyamanan lingkungan pendidikan.
  • Empaty, yaitu perhatian terhadap aspirasi dan kebutuhan pelanggan pendidikan.
  • Responsiveness, yaitu tanggap terhadap keluhan pemakai jasa pendidikan.
DEFINISI KUALITAS

Kualitas merupakan tingkat (degree) atau taraf atau derajat melakukan kabaikan sesuatu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1999:677), kualitas atau mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan , taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya).

Menurut Garvin (Giri, 2008:2), ada lima macam perspektif kualitas yang dapat menjelaskan mengapa kualitas diartikan beraneka ragam, sebagai berikut .

  1. Transcendental approach, kualitas dipandang  sebagai innate excellence, dimana kualitas dapat dirasakan, diketahui, tetapi sulit didefiniskan dan dioperasionalisasikan.
  2. Product-based approach, bahwa kualitas merupakan atribut ataupun spesifikasi secara kuantitatif dan dapat diukur.
  3. User-based approach, bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya sehingga pelayanan yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan pelayanan yang paling berkualitas tinggi.
  4. Manufacturing-based approach, mendasari diri pada supply dan terutama memerhatikan praktik-praktik perekayasaan dan manufaktur serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan.
  5. Value-based approach, memandang kualitas dari segi nilai dan harga.
TIGA KOMPONEN DASAR KUALITAS PELAYANAN.
  1. Kualitas teknis atau hasil. Apa yang pelanggan terima dalam interaksinya dengan perusahaan jelas sangat penting untuk mereka dan pada penilaian kualitas mereka.
  2. Kualitas fungsional atau yang diberikan dengan proses. Selain itu pelanggan juga dipengaruhi oleh bagaimana mendapat pelayanan atau bagaimana dia mengalami proses produksi dan konsumsi yang simultan, yang merupakan dimensi dari kualitas, yang sangat terkait dengan hubungan pembeli dan penjual sehingga disebut kualitas fungsional.
  3. Citra perusahaan. Biasanya penyedia layanan tidak dapat bersembunyi dibalik nama merek.

Bedasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas  merupakan derajat keunggulan suatu produk (barang/jasa), baik yang tangible maupun yang intangible yang bersifat relative dan dinamis.

Dalam pandangan modern, kualitas bersifat relatif karena kriterianya tergantung pada konsumen atau pihak-pihak yang memanfaatkan produk itu.

Pengertian relatif mengandung maksud bahwa barang atau jasa sesuai dengan tujuan penggunaannya. Suatu produk yang berkualitas tidak sekedar berfungsi sesuai peruntukannya tetapi juga harus memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain sesuai dengan harapan konsumen.

 DIMENSI KUALITAS

Ketika orang mengatakan suatu produk berkualitas, maka alasan mereka biasanya tidak tunggal. Misalnya, pelanggan transportasi bus mengatakan bahwa perusahaan angkutan itu berkualitas.

Alasan mengatakan berkualitas boleh jadi karena busnya nyaman, supirnya tidak ugal-ugalan, harganya relatif murah, tepat waktu dan lainnya. Dengan kata lain, kualitas bus jasa angkutan bus memiliki banyak dimensi sehingga dipersepsikan berkualitas oleh konsumen atau pelanggan.

SEPULUH DIMENSI KUALITAS PELAYANAN
  1. Reliability mencakup dua hal pokok, yaitu konsitensi kinerja dan keandalan.
  2. Responsiveness berfokus pada sikap kesediaaan dan kesiapan dari karyawan untuk menyediakan pelayanan.
  3. Competence berarti memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan.
  4. Access meliputi kemudahan untuk dicapai atau dihubungi.
  5. Courtesy melibatkan kesopanan, rasa hormat, pertimbangan dan keakraban dari tiap karyawan.
  6. Communication berarti menjaga pelanggan tetap mendapatkan informasi dalam bahasa yang pelanggan mengerti dan mendengarkan pelanggan.
  7. Credibility melibatkan sikap dapat dipercaya, jujur, mendapatkan perhatian pelanggan dengan sikap yang terbaik.
  8. Security merupakan bebas dari kata bahaya, risiko, maupun keraguan.
  9. Understanding/knowing the customer berarti berusaha untuk mengerti kebutuhan pelanggan.
  10. Tangibles meliputi bukti fisik dari pelayanan.
DIMENSI KUALITAS PRODUK YANG BERBENTUK BENDA
  1. Kinerja, seberapa baik suatu produk melakukan apa yang harus dilakukan.
  2. Features, pernik-pernik yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar produk.
  3. Keandalan, berkaitan dengan kemampuan produk untuk bertahan selama penggunaan yang biasa.
  4. Kesesuaian, seberapa baik produk tersebut sesuai dengan standar.
  5. Daya tahan, ukuran umur produk, dan teknologi modern memungkinkan teknologi ini.
  6. Kemudahan perbaikan, produk yang digunakan untuk jangka waktu tertentu, sering harus diperbaiki.
  7. Keindahan, kualitas produk tidak saja tergantung dari kemampuan fungsional, tetapi juga keindahan.
  8. Persepsi terhadap kualitas, dimensi ini tidak didasarkan pada produk itu sendiri tetapi pada citra atau reputasinya.
DIMENSI PADA KUALITAS JASA
  1. Tidak Berwujud, dapat dilihat pelanggan saat jasa sedang dikerjakan, fasilitas, pegawai, perlengkapan dan peralatan.
  2. Keandalan, sama seperti produk berupa barang, jasa juga harus andal.
  3. Responsif, pelanggan tidak ingin harus menunggu untuk dilayani.
  4. Kepastian, pelanggan mengharapkan personel jasa sopan dan terpelajar.
  5. Empati, personel jasa harus menunjukkan perhatian yang tulus pada para pelanggan dan kebutuhan mereka.
PENTINGNYA KUALITAS

Kualitas adalah sesuatu yang sangat penting bagi organisasi. Kualitas bukan hanya sekedar persoalan reputasi organisasi, melainkan juga bentuk pertanggung jawaban moral produsen kepada konsumen.

Dengan suatu peningkatan kualitaslah produsen mampu memuaskan konsumen. Dengan produk yang berkualitas maka masyarakat konsumen akan terhindar dari produk-produk yang merugikan dan membahayakan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kualitas dianggap penting Bagi organisasi karena:
  1. Meningkatkan reputasi organisasi
  2. Penurunan biaya
  3. Peningkatan pangsa pasar
  4. Pertanggungjawaban produk
  5. Dampak internasional
  6. Penampilan produk atau jasa
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Istilah penjaminan mutu (quality assurance) pada awal dipakai dalam dunia bisnis. Penjaminan mutu dimaksudkan untuk menciptakan budaya peduli mutu. Penjaminan mutu dibutuhkan institusi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Penjaminan mutu bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam aktifitas program kerjanya dan semua aspek-aspeknya melalui proses evaluasi dan perbaikan diri secara terus menerus.

Manajemen mutu merupakan satu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan berintegrasi yang diarahkan dalam rangka, yaitu;

  1. Memenuhi pelanggan secara konsisiten.
  2. Mencapai peningkatan terus-menerus dalam setip aspek aktivitas organisasi.

Mutu pendidikan didefinisikan sebagai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Definisi tersebut terjemahan dari aspek proses dan produk pendidikan, sebagai berikut.

  1. Proses pendidikan, yaitu upaya sistematis oleh institusi dan perorangan dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah sesuai dengan konsensus nasional melalui undang-undang Sistem Pendidikan nasional.
  2. Proses pendidikan, yaitu segala yang dihasilkan dalam pendidikan melalui persekolahan yang menjadi harapan masyarakat dan sesuai konsensus nasional.

Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penjaminan mutu. Aplikasi standar dalam sistem pendidikan mencakup dua kegiatan besar.

  1. Peningkatan mutu yang dilandaskan dengan target mutu yang sekolah harapkan.
  2. Mengukur mutu pencapaian kinerja untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar berdasarkan target program yang telah ditetapkan.

Jaminan mutu internal (internal quality assurance) adalah kearah penjaminan yang dapat memenuhi mutu yang dijanjikan dan diharapkan masyarakat. Kegiatan penjaminan mutu difokuskan pada proses membangun kepercayaan dengan cara pemenuhan segala persyaratan atau standar minimum sesuia yang diharapkan oleh pelanggan

Baca juga: Pengantar Total Quality Management

Secara umum dapat dikemukakan, sistem penjaminan mutu pendidikan dikembangkan untuk tujuan sebagai berikut;

  1. Sebagai acuan dalam memetakan mutu pengelolaan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, sekolahan dan pembelajaran.
  2. Proses dan produk SPMP dapat meyakinkan bahwa pendidikan dan pembelajaran telah dapat diupayakan secara terus-menerus memuaskan bagi peserta didik, orang tua siswa dan masyarakat, sumberdaya pendidikan sekolah, dan para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan.
  3. Menentukan model fasilitasi peningkatan kinerja sekolah, meliputi sistem pembelajaran, manajemen berbasis sekolah dan pemberdayaan masyarakat pendidikan pada masyarakat luas dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidkan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-ciakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dicapai melalui penerapan SPMP.

Tujuan antara yang hendak dicapai melalui sistem penjaminan muu pendidikan ini adalah terbangunnya sistem penjaminan mutu pendidikan, sebagai berikut.

  1. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, non formal dan informal.
  2. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal pada satuan atau program  pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dab pemerintah.
  3. Diterapkannya secara nasional acuan mutu dalam pejaminan mutu pendidikan formal dan non formal.
  4. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan non formal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota dan satuan atau program pendidikan.
  5. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan program pendidikan, penyelenggara satuan atau atau program  pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah.
PRINSIP DASAR SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH /PENDIDIKAN
  1. Keberlanjutan
  2. Terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam jaminan mutu pendidikan formal dan non formal.
  3. Menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan non formal
  4. Memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi Negara yang seminimal mungkin.
  5. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan
Sistem Penjaminan Mutu Sekolah mengacu pada mutu kehidupan manusia sekurang-kurangnya mencakup:
  1. Mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti dan kepribadian.
  2. Kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik,kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, kompetensi dan minat masing-masing.
  3. Muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi kehidupan.
  4. Kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan.
  5. Tingkat kemandirian serta daya saing dan kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungannya

Pengukuran kecepaian standar mutu acuan dilakukan setelah audit kinerja, akreditasi, sertifikasi dan bentuk lain pengukuran capain mutu pendidikan.

Audit kinerja dilakukan dengan cara monitoring. Akreditasi merupakan salah atu pengukuran ketercapaian standar acuan mutu pendidikan yang dilakukan secara eksternal oleh badan akreditasi. Sedangkan sertifikasi merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian standar mutu yang berkaitan dengan standar pendidik.

Penjaminan mutu pendidikan informal dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan informal secara perorangan, kelompok maupun kelembagaan.

PENDEKATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH
  1. Perbaikan secara terus-menerus
  2. Penentuan standar mutu.
  3. Perubahan kultur.
  4. Perubahan organisasi.
  5. Mempertahankan hubungan dengan pelanggan

Demikian uraian singkat tentang Sistem Penjaminan Mutu Sekolah. bermanfaat.

خَيْرُالناسِأَنْفَعُهُمْلِلناسِ

____________________

mutupendidikan.com

Explore: Training & Development

IG: @mutupendidikan

Konsultasi, Online / Offline Training, Pelatihan & In-house Training

Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan & SPMI

Paradigma & Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan

“Paradigma & Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Setiap kegiatan atau usaha manusia membutuhkan landasan yang fundamental berupa paradigm dan prinsip. Paradigma adalah cara pandang manusia dalam melihat sesuatu. Paradigma menduduki posisi yang tinggi dalam pelaksanaan segala kegiatan.

Paradigma mampu mengendalikan pikiran, ucapan dan tindakan manusia. Dari paradigma tersebut menghasilkan prinsip. Prinsip adalah kaidah, nilai atau norma yang menjadi pegangan. Prinsip ibarat kompas yang selalu menunjukkan arah yang jelas. Paradigma dan prinsip penjaminan mutu akan membimbing pelaksanaan kegiatan agar tetap pada jalur yang benar sesuai dengan tujuan.

Silahkan diunduh file PowerPoint (PDF) berikut ini:


PowerPoint (PDF):

Paradigma & Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan


PARADIGMA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Paradigma, yang dalam bahasa inggris disebut paradigm dandalam bahasa prancis disebut paradigm, merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin. Ia berasal dari kata para dan diegma. Para adalah disamping atau disebelah, sedangkan diegma adalah memperlihatkan, model, contoh, arketipe atau ideal. Paradigma berarti disisi model/pola/contoh, atau sesuatu yang memperlihatkan model/pola/contoh.

Permendiknas No.63 Tahun 2009
  1. Pendidikan semua bersifat inklusif dan tidak mendeskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun.
  2. Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif dan berkewirausahaan.
  3. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan pembangunan berkelanjutan ,yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Pendidikan inklusif

Paradigma penjaminan mutu pendidikan yang pertama ialah pendidikan inklusif. Inklusif merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris sinclusive yang artinya “termasuk didalamnya”. Orang yang bersikap inklusif adalah orang yang cenderung memandang positif atas segala perbedaan yang ada.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengusung persamaan hak dalam pendidikan. Paradigma pendidikan ini memandang bahwa tidak boleh ada diskriminasi atas siswa yang kelainan dan keistimewaan.

Istilah inklusif menjadi paradigm dalam pendidikan di Indonesia karena pendidikan inklusif merupakan penjelmaan dari semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan tersebut mengisyaratkan saling membutuhkan.

Manfaat atau keuntungan penyelenggaraan Pendidikan yang berparadigma inklusif
  • Prestasi akademik siswa pada sekolah inklulif sama dengan atau lebih baik dari pada siswa yang berada disekolah yang tidak menerap kan prinsip
  • Adanya peran penerapan belajar co-teaching, siswa yang memiliki ketidak mampuan tertentu dan siswa yang lambat dalam meneyerap informasi mengalami peningkatan dalam keterampilan social dan semua siswa mengalami peningkatan harga diri dalam kaitan dengan kemampuan dan kecerdasan
  • Siswa yang memiliki ketidak mampuan tertentu mengalami peningkatan harga diri atau kepercayaan diri semata-mata hanya karena belajar di sekolah regular dari pada sekolah
  • Siswa yang tidak memiliki ketidak mampuan tertentu mengalami pertumbuhan dalam pemahaman social dan memiliki pemahaman dan penerimaan yang lebih besar terhadap siswa yang memiliki ketidak mampuan tertentu Karena mereka mengalami program inklusif.
Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik

Paradigma penjaminan mutu pendidikan yang kedua ialah pembelajaran sepanjang hayat. Paradigma ini mengarah manusia untuk belajar di sepanjang hidupnya. Pembelajaran sepanjang hayat diselenggarakan secara terbuka sejak lahir sampai akhir hayat. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pembelajaran seperti ini tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan usia. Sifatnya fleksibel, lintas jalur dan multi makna.

Pendidikan untuk mengembangkan manusia menjadi rahmat sekalian alam

Paradigma penjaminan mutu pendidikan yang ketiga ialah Pendidikan untuk mengembangkan manusia menjadi rahmat sekalian alam (rahmatanlil ‘alamin). Kata rahmatan berasal dari akar kata rahima-yarhamu-rahmatan,yang artinya antara lain berarti mengasihi atau menyayangi. Upaya penjaminan atau peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan dalam rangka menciptakan manusia yang rahmatanlil ‘alamin. Manusia yang dapat memberikan rasa aman kepada semua unsur kehidupan. Manusia memberikan kelembutan dengan penuh kasih dan sayang kepada semua manusia yang ada di bumi. Manusia yang tidak menjadi perbedaan sebagai alasan untuk menindas orang lain, makhluk lain dan tidak merusak lingkungan.

PRINSIP PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Prinsip berasal dari kata principle yang berarti dasar, aturan pokok, atau asas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa prinsip adalah asas, kebenaaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya. Prinsip dapat dikatakan sebagai pertanyaan dasar atau kebenaran umum atau pun individual yang dijadikan pedoman berfikir dan bertindak. Prinsip merupakan pengagan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip membimbing manusia untuk tegas dalam berfikir dan bertindak. Prinsip itu terkadang pahit, tetapi sangat sangat penting untuk mencapai kesuksesan.

Permendiknas 63 tahun 2009 pasal 3

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip

  1. Keberlanjutan
  2. Terencana dan sistematis
  3. Menghormati otonomi sekolah
  4. Memfasilitasi pembelajaran informal
  5. Keterbukaan
Prinsip keberlanjutan

Penjaminan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan. Nama lain dari keberlanjutan ialah berkesinambungan atau terus menerus. Kegiatan yang berkelanjutan berarti suatu kegiatan yang berlangsung tanpa berhenti. Prinsip ini memperhatikan segala sesuatu dimasa sekarang dan segala sesuatu yang akan datang. Penjaminan mutu bermula dari akhir dan berakhir diawal. Dikandungan maksud bahwa hasil akhir dari proses penjaminan mutu digunakan sebagai masukan awal untuk mengembangkan program jaminan mutu berikutnya.

Prinsip terencana dan sistematis

Penjaminan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip terencana dan sistematis. Prinsip ini mengandung maksud bahwa penjaminan mutu yang dilakukan dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur. Capaian mutu ditargetkan dalam tiap-tiap rentan waktu tertentu. Berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi tujuan mutu senantiasa dipikirkan. Selain itu,solusi-solusi yang dibutuhkan dicari sesuai dengan persoalan yang kemungkinan muncul.

Prinsip Menghormati Otonomi Sekolah

Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan tetap menghormati otonomi sekolah. Otonomi sekolah berarti kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut pemrakasa sendiri berdasarkan aspirasi nasional yang berlaku. Meskipun otonomi sekolah memegang prinsip demokratis. Cara pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasi. Pengambilan keputusan secara partisipatif adalah cara pengambilan keputusan dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan demokratis dimana warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

Keuntungan Prinsip menghormati otonomi sekolah
  1. Kebijakan dan  kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepadasiswa, orangtua dan guru.
  2. Bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal
  3. Efektif dalam melakukan pembinaan siswa, seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru dan iklim sekolah.
  4. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputsan, memperdayakan guru, manajemen sekolah, rancangan ulang sekolah dan perubahan perencanaan.
Prinsip fasilitas pembelajaran informal

Upaya penjaminan mutu pendidikan berpedoman pada penerapan prinsip bahwa sekolah memberikan fasilitas pembelajaran informal untuk berkelanjutan. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang dilakukan dilingkungan keluarga dan lingkungan sekitar berupa kegiatan belajar mandiri. Pembelajaran ini dilakukan secara sadar dan teratur tetapi tidak terlalu ketat dengan peraturan-peraturan tetap seperti pada pembelajaran formal. Pembelajaran informal perlu diperhatikan karena ikut menentukan keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan formal. Sekolah perlu berperan dalam mewarnai lingkungan informal siswa. Lingkungan informal perlu diintervensikan agar selaras dengan tujuan pendidikan formal disekolah.

Prinsip keterbukaan (transparansi)

Keterbukaan atau transparansi merupakan suatu keadaan yang tidak tertutup atau tidak rahasia. Keadaan semacam ini memberikan peluang kepada semua pihak untuk mengetahui informasi.Transparansi juga berarti jelas, mudah dipahami atau tidak meragukan. Keterbukaan merujuk pada tindakan yang memungkinkan segala sesuatu menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak diragukan kebenarannya. Prinsip keterbukaan sangat penting untuk penyempurnaan sistem. Dengan adanya keterbukaan memungkinkan pemberian informasi untuk keperluan refleksi.

Baca juga: Mengenal Sistem Penjaminan Mutu Sekolah

Demikan, uraian singkat ini kami sampaikan, semoga bermanfaat.

خَيْرُالناسِأَنْفَعُهُمْلِلناسِ

______________________

mutupendidikan.com

Explore: Training & Development

IG: @mutupendidikan

Konsultasi, Pelatihan, Online / Offline Training SPMI

Kode Etik Auditor Mutu Internal Institusi Pendidikan

Contoh Kode Etik Auditor Mutu Internal (AMI)

“Contoh Kode Etik Auditor Mutu Internal (AMI)”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Lembaga Pendidikan Seperti Perguruan Tinggi, Sekolah & Madrasah perlu merumuskan kode etik auditor (KEA) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)

Tujuan perumusan KEA ini untuk mendorong budaya etis di kalangan profesi auditor mutu internal. Kode etik ini diperlukan oleh profesi auditor mutu internal untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap tim auditor yang akan melaksanakan tugas audit.

________________________

Contoh Kode Etik Auditor

________________________

Asas-Asas

Auditor harus menerapkan dan memegang teguh asas-asas berikut.

  1. Asas Kerahasiaan.
  2. Asas Integritas.
  3. Asas Objektivitas.
  4. Asas Kompetensi.
  5. Asas Independen.

“I don’t think of myself as a role model for others, but I like to live my life by my own integrity…”

Asas Kerahasiaan
  • menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas.
  • menghindari penyalahgunaan informasi yangdiperolehnya untuk keuntungan pribadi/kelompok atau menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan tujuan dan etikakelembagaan.
Asas Integritas
  • melaksanakan audit dengan jujur dan  bertanggung jawab.
  • mematuhi Piagam Audit dan membuat laporan audit sesuai aturan yang berlaku.
  • menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor atau mendiskreditkan organisasi teraudit.
  • menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan audit.
Asas Objektivitas
  • menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas audit mutu internal.
  • menolak pemberian apapun yang dapat merusak kemampuannya untuk berlaku adil.
  • melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnyadilaporkan).
Asas Kompetensi
  • menguasai (mempunyai) pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman audit untuk melaksanakan kegiatan audit,
  • melaksanakan pelayanan audit akademik sesuai dengan Standar dan Manual Prosedur Audit Mutu Akademik Internal,
  • Auditor dituntut selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.

Baca juga: Memahami Kompentensi Auditor

Asas Independensi
  • bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggung jawabnya,
  • tidak memihak kepada siapa pun,
  • tidak terlibat dalam pertentangan kepentingandengan teraudit.
Sanksi bagi Pelanggaran Kode Etik
  • peringatan lisan,
  • peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga,
  • pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu,
  • pemberhentian sebagai auditor.

Baca juga: 12 Kendala Pelaksanaan Audit

Demikian uraian singkat ini kami sampaikan, semoga bermanfaat.

خَيْرُالناسِأَنْفَعُهُمْلِلناسِ

______________________

mutupendidikan.com

Explore: Training & Development

IG: @mutupendidikan

Referensi: Kode Etik Auditor Universitas Gajah Mada

Laporan Audit Mutu Internal

Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal SPMI

“Pembuatan Laporan Audit Mutu Internal untuk keberhasilan SPMI”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Pembuatan laporan Audit sangat penting sekali, karena dokumen ini akan menjadi acuan untuk kegiatan kajiulang manajemen dan sebagai arsip penting yang akan digunakan sebagai referensi dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu laporan Audit harus dibuat baku, lengkap dan profesional, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

Tanpa laporan audit yang baik, pelaksanaan SPMI akan berjalan kurang efektif. Laporan Audit yang baik akan memudahkan masing-masing level manajemen untuk melakukan tindakan koreksi, korektif dan preventif.

Pengertian Laporan

Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta-fakta yang disajikan tersebut berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada segenap Tim Auditor.

Tujuan Pembuatan Laporan
  • Menjelaskan tujuan
  • Menguraikan sesuatu peristiwa, prosedur, tindakan dll.
  • Menguraikan fakta-fakta
  • Menganalisis kegiatan
  • Memberikan penilaian
  • Menyampaikan usulan & rekomendasi
  • Membuat kesimpulan
  • Membuat arsip kegiatan, dll.
Manfaat Pembuatan Laporan
  • Dasar penentuan kebijakan.
  • Dasar pengarahan pimpinan.
  • Bahan penyusunan rencana kegiatan untuk periode berikutnya.
  • Dasar untuk melakukan perbaikan.
  • Untuk mengetahui proses peningkatan kegiatan.
  • Sebagai arsip/ data sejarah, dll.

Apa saja yang perlu dituangkan dalam laporan audit dan kepada siapa laporan audit akan didistribusikan?

Laporan Audit Mutu Internal

Laporan Audit Mutu Internal, minimal berisi:

  • Lingkup dan tujuan audit
  • Jadwal pelaksanaan audit.
  • Nama-nama anggota tim auditor
  • Nama-nama obyek/unit teraudit.
  • Rincian dokumen-dokumen acuan /standar yang dipakai.
  • Ringkasan Temuan Positif (Praktek Baik), Ketidak sesuaian (KTS), observasi, dan rekomendasi.
  • Ringkasan hasil audit dan pertimbangan.
  • Rencana tindak lanjut yang disepakati, oleh siapa dan kapan dilaksanakan.
Distribusi Laporan Audit

Setelah laporan selesai disusun, tentu harus didistribusikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Diantaranya:

  • Top management/ Pimpinan puncak teraudit.
  • Anggota tim kajiulang manajemen
  • MP-AMI/ Manajer Program AMI
  • Segenap Auditor dan teraudit.
  • Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan koreksi, korektif & tindakan pencegahan / Preventif.

Baca juga: Klasifikasi Audit Mutu Internal

Untuk uraian dalam bentuk PowerPoint (PDF), silahkan diunduh dalam SlideShare berikut ini :

Pembuatan Laporan AMI SPMI

Demikian semoga bermanfaat.

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

_____________________

mutupendidikan.com

Explore: Training & Development

Karakter & Budaya Mutu SPMI

Membangun Karakter & Budaya Mutu SPMI

“Membangun Karakter & Budaya Mutu SPMI”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Mutu Tidak Terletak pada “Dokumen”

Membuat produk dan jasa yang bermutu, seperti jasa pendidikan tentu saja tidak mudah. Tidak cukup dengan hanya membuat sistem dokumen mutu yang terdiri dari kebijakan SPMI, standar, prosedur maupun manual mutu.

Mutu tidak terletak pada tinta diatas kertas. Mutu ada pada diri pribadi-pribadi manusia yang menjadi penggerak roda organisasi.

Mutu terletak pada nilai-nilai, emosi, sikap dan kepribadian anggota organisasi secara keseluruhan. Semua level dalam organisasi memiliki andil penting dalam mewujudkan arti sebuah mutu.

Semua anggota organisasi harus memiliki kepedulian, perilaku dan sikap yang sesuai untuk membangun sebuah mutu.

Pentingnya Karakter & Sikap Positif

Dalam membangun mutu, yang perlu dibangun adalah sikap masing-masing individu anggota organisasi.

Secara definisi, pengertian sikap (attitude) adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang relatif permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. 

Komponen-komponen sikap terdiri dari pengetahuan (kognitif), perasaan-perasaan (afektif), dan kecenderungan untuk bertindak (psikomotorik).

Contoh bentuk sikap-sikap yang positif (mendukung mutu) antara lain sikap peduli, kreatif, bertanggung jawab, jujur, melayani, responsif, proaktif dll.

Sedangkan sebaliknya, contoh sikap-sikap yang negatif (tidak sesuai dengan mutu) seperti sikap acuh, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, pasif, kaku dll.

Peran Pemimpin dalam Membangun Sikap

Bagaimana terbentuknya sikap dari seorang karyawan? Sikap seorang karyawan dapat terbentuk dari pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan pendidikan yang mereka peroleh sebelumnya.

Organisasi tempat kerja, bisa juga membentuk sikap kerja melalui proses rekruitmen, seleksi, pelatihan, pembinaan serta pengkondisian dengan sistem mutu yang ada.

Peran utama ada pada faktor pemimpin. Pemimpinlah yang memberi arahan, motivasi, teladan, reward & Punishment.

Dengan arahan pemimpin dan didukung sistem manajemen mutu yang baik, perilaku karyawan akan dapat dibimbing kearah budaya mutu secara konsisten dan konsekuen.

Perilaku mutu yang dilakukan secara terus menerus lama kelamaan akan menjadi habit (kebiasaan). Kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh karyawan akan menjadi budaya, dan bila budaya tersebut semakin kuat akan menjadi karakter organisasi.

Membangun mutu dengan karakter yang sesuai, bisa dipastikan jauh lebih efektif dan efisien. Bagaimana pendapat Anda?

Baca juga: Membangun Budaya Mutu Organisasi

Demikian uraian singkat tentang Membangun Karakter & Budaya Mutu SPMI. Semoga bermanfaat dan sukses Mutu Pendidikan Indonesia.

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

_____________________

mutupendidikan.com

Explore: Training & Development

IG: SDM Unggul Indonesia Maju

Konsultasi, Online / Offline Training, Pelatihan & In-house Training

Mutu dan proses Benchmarking Lembaga Pendidikan

Mutu & Benchmarking untuk Lembaga Pendidikan

“Mutu & Benchmarking untuk Lembaga Pendidikan”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Tujuan utama dari Benchmarking adalah untuk mengenal dan mengevaluasi proses ataupun produk saat ini sehingga menemukan cara-cara atau  “Praktek Terbaik” untuk meningkatkan proses maupun kualitas produk.

Benchmarking dapat dilakukan untuk produk,  proses produksi, jasa maupun sistem dalam suatu organisasi/perusahaan.

Benchmarking dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan “Tolok Ukur” atau “Patokan”. Benchmarking adalah proses mengidentifikasikan “Best Practice” terhadap suatu produk/jasa dan proses produksinya hingga produk tersebut dikonsumsi.

Benchmarking memberikan gambaran yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam memahami proses dan produknya baik dengan cara membandingkannya dengan Industri yang sejenis maupun dengan industri-industri yang lain.

Tahapan Proses Benchmarking

Proses Benchmarking adalah proses yang mencoba melihat/mempelajari faktor luar (produk lain, organisasi lain, sistem lain) untuk mengetahui bagaimana pihak lain mencapai tingkat kinerja dan memahami proses-proses kerja yang mereka gunakan.

Benchmarking dapat menjelaskan apa yang terjadi dibalik keberhasilan/ kinerja baik proses ataupun produk yang dibandingkan. Apabila diimplementasikan dengan benar, Benchmarking dapat membantu suatu organisasi/lembaga untuk meningkatkan prestasi/ kinerja organisasinya maupunpun proses-proses didalamnya.

Jenis-jenis Benchmarking

Benchmarking dapat dilakukan kedalam organisasi (secara Internal), yang dilakukan adalah membandingkan kinerja beberapa kelompok atau tim di dalam Organisasi.

Sedangkan Benchmarking eksternal adalah membandingkan kinerja suatu organisasi dengan organisasi lainnya atau antar Industri. Benchmarking dapat pula dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain :

  • Strategic Benchmarking, adalah Benchmarking yang mencoba mengamati bagaimana orang atau organisasi lain mengungguli persaingannya.
  • Product Benchmarking, adalah yaitu Benchmarking yang membandingkan produk atau layanan pesaing dengan produk sendiri untuk mengetahui letak kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) produknya.
  • Process Benchmarking, adalah Benchmarking yang membandingkan proses-proses kerja.
  • Functional Benchmarking, adalah Benchmarking yang melakukan perbandingan pada Fungsional kerja tertentu untuk meningkatkan operasional pada fungsional tersebut.
  • Financial Benchmarking, adalah Benchmarking yang membandingkan kekuatan finansial untuk mengetahui daya saingnya.
  • Performance Benchmarking, adalah Benchmarking yang membandingkan kinerja pada produk atau jasa.
4 tahapan penting Benchmarking :
  • Memahami secara detail proses produksi atau produk saat ini.
  • Menganalisis/ mempelajari proses produksi atau produk lainnya yang berkinerja baik.
  • Membandingkan proses produksi atau produk sendiri dengan proses produksi atau produk yang berkinerja baik.
  • Menerapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memcontoh/ mendekati proses produksi ataupun produk yang berkinerja baik tersebut.

Baca juga: Pengendalian Proses Statistik

Benchmarking untuk Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan, baik pendidikan tinggi, sekolah dan madrasah, juga sangat dianjurkan untuk melakukan proses benchmarking. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan benchmark perlu diselenggarakan sebagai salah satu program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dalam lingkungan yang semakin disrupsi saat ini, lembaga pendidikan tidak boleh cepat merasa puas dengan prestasi yang telah dihasilkan selama ini. Lengah sedikit, maka akan ketinggalan dalam memberikan layanan terbaik untuk stakeholdernya.

Dengan mengimplementasikan proses benchmarking, manajemen akan memperoleh bahan-bahan yang valid untuk pengambilan keputusan untuk melakukan continuous improvement.

Pakar Benchmarking, Robert Camp dalam bukunya, mengemukakan Metodologi Benchmarking yang terdiri dari 12 Tahapan, antara lain :

  1. Memilih Subyek Benchmarking, misal benchmarking tentang:
    • Proses belajar mengajar di PT lain.
    • Proses Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
    • Proses Penerimaan Mahasiswa baru
    • Proses Layanan Perpustakaan
    • Proses layanan Perpustakaan online
    • Kuliah jarak jauh (distance learning)
    • Proses pengelolaan keuangan
    • Proses kerjasama luar negeri dll
  2. Menentukan Proses-proses yang akan di teliti
  3. Mengidentifikasikan Mitra/partner yang berpotensi untuk dibandingkan
  4. Mengidentifikasikan sumber-sumber data
  5. Mengumpulkan data-data
  6. Menentukan kesenjangannya yang terjadi
  7. Menetapkan perbedaan proses
  8. Target kinerja yang diharapkan
  9. Melakukan Komunikasi dengan berbagi pihak terkait
  10. Penetapkan Tujuan
  11. Menerapkan/ implementasi
  12. Meninjau ulang dan penyesuaian ulang

Baca juga: Kunjungan Bisnis & Pendidikan ke Jepang

Pertanyaan Diskusi:
  1. Sejauh mana lembaga pendidikan perlu melakukan kegiatan Benchmarking?
  2. Proses-Proses apa saja yang menurut saudara perlu dilakukan bencmarking?
  3. Apa saja kendala yang mungkin dihadapi ketika melakukan Benchmarking lembaga pendidikan?

Untuk memahami lebih dalam tentang metodologi Benchmarking, berikut dapat di unduh/ download ppt materi berikut ini:

Klik Link dibawah ini:

Demikian uraian singkat tentang Mutu & Benchmarking untuk Lembaga Pendidikan, semoga bermanfaat dan berkah selalu.

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

______________________________

mutupendidikan.com

Kunjungi: Pelatihan & Pendampingan

IG: @mutupendidikan

Pelatihan SPMI dan Budaya Mutu Pendidikan

Membangun Budaya Mutu Organisasi

“Membangun Budaya Mutu Organisasi”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Budaya Mutu merupakan sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. 

Budaya Mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mengedepankan mutu. Lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi, Sekolah dan Madrasah, yang ingin menerapkan manajemen Total Quality, penting sekali untuk membangun budaya mutu sedini mungkin.

Silahkan diunduh file PowerPoint berikut:

_________________________________

Belajar Mudah dengan PowerPoint (PDF):

Membangun Budaya Mutu

Follow Instagram: @mutupendidikan

_________________________________

Poin-Poin Bahasan:

Budaya Mutu & Peran Penting Pemimpin

Perubahan budaya adalah salah satu tantangan yang paling sulit bagi banyak organisasi. Budaya organisasi akan sulit untuk dirubah /diperbaiki tanpa perubahan  terlebih dahulu dari seorang pemimpin. Sebagaimana Ki Hajar Dewantoro mengajarkan:

“Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani”

Petuah tokoh pendidikan ini menjelaskan bagaimana peran penting figur pemimpin. Pemimpin memainkan peran sentral dalam membangun budaya mutu. Bawahan sudah tentu punya kecenderungan meniru perilaku pemimpin sebagai “role model“.

Pemimpin yang punya kepedulian pada mutu, akan ditiru oleh para bawahan. Sebaliknya pemimpin yang acuh pada kegiatan menjaga mutu akan ditiru pula oleh para bawahan.

Contoh & Pengertian Budaya Mutu
  • Secara luas terbagi dalam filosofi manajemen
  • Menekankan pada sumber daya manusia organisasi
  • Menyelenggarakan  acara perayaan  organisasi/ ritual.
  • Pengakuan dan penghargaan bagi karyawan yang sukses
  • Jaringan internal yang efektif untuk mengkomunikasikan  budaya
  • Aturan perilaku informal 
  • Sistem nilai yang kuat
  • Standar kinerja yang lebih tinggi
  • Karakter organisasi  yang didefinisikan.
Strategi Membangun Budaya Mutu
  • Mengidentifikasi perubahan /perbaikan yang dibutuhkan
  • Masukkan perubahan yang direncanakan secara tertulis
  • Mengembangkan rencana untuk membuat perubahan
  • Memahami proses transisi emosional
  • Mengidentifikasi orang-orang dan mendukung mereka
  • Mengambil pendekatan hati dan pikiran
  • Menerapkan strategi courtship
  • Mendukung program Budaya Mutu

________________________________________

Pertanyaan:
  1. Bagaimana lembaga pendidikan ditempat Anda membangun budaya mutu?
  2. Bagaimana pendapat Anda tentang kutipan berikut: “Your Culture is Your Brand“.
  3. Tantangan apa yang dihadapi lembaga pendidikan dalam membangun budaya mutu?

________________________________________

Langkah Mempertahankan Budaya Mutu
  • Mempertahankan kesadaran mutu sebagai kunci penting
  • Pastikan bahwa ada banyak bukti kepemimpinan manajemen
  • Memberdayakan dan mendorong pengembangan diri dan inisiatif diri karyawan
  • Kenali dan hargai perilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan budaya mutu

Baca juga: Membangun Mutu dengan Karakter

Bagaimana ulasan selanjutnya? Silahkan diunduh tautan PowerPoint (ppt) diatas.

Demikian uraian singkat tentang Membangun Budaya Mutu Organisasi. Semoga bermanfaat & Salam Mutu Pendidikan.

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

___________________________

mutupendidikan.com

Explore: Training & Development

Pemberdayaan Karyawan & Sistem Manajemen Mutu

TQM, Motivasi dan Pemberdayaan Karyawan

“TQM, Motivasi dan Pemberdayaan Karyawan”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Pemberdayaan karyawan (Employee Empowerment) merupakan filosofi dan strategi yang digunakan organisasi untuk memberi ruang bagi dosen/ guru/ karyawannya membuat keputusan dan berperilaku sesuai tujuan organisasi.

Pemberdayaan karyawan mampu membuat karyawan lebih punya rasa bangga dan ownership terhadap pekerjaan mereka.

Dengan pemberdayaan karyawan, ada ruang untuk mengambil keputusan sendiri juga mendorong mereka berpikir kreatif serta berinovasi.

Pengertian Pemberdayaan Karyawan:
  • Pemberdayaan karyawan (Employee Empowerment) yang dimaksud berarti proses berfikir dari sebuah organisasi menuju cara-cara yang lebih baik.
  • Pemberdayaan dimaksudkan sebagai masukan dari karyawan yang didengarkan dan diimplementasikan, dan itu akan membuat karyawan senang atas pekerjaan mereka dan akan merasa memilikinya.
  • Pemberdayaan mensyaratkan sebuah perubahan dalam sebuah budaya organisasi, tapi bukan berarti  pimpinan melepaskan tanggungjawab dan wewenangnya.

Silahkan diunduh file power point (PDF) berikut ini:

_________________________________

Belajar Mudah dengan PowerPoint (PDF):

Bab 8: Pemberdayaan Karyawan

Follow Instagram: @mutupendidikan

_________________________________

Poin-poin penting tentang Pemberdayaan Karyawan

Pentingnya pemberdayaan karyawan:
  • Meningkatkan kreatifitas berfikir dan inisiatif karyawan yang dampaknya akan meningkatkan daya saing organisasi.
  • Dapat menjadi motivator yang luar biasa bagi karyawan.
Hambatan Pemberdayaan:

Hambatan utama pemberdayaan adalah adanya penolakan untuk berubah. Penolakan bisa saja datang dari karyawan, perserikatan, dan manajemen.

Hambatan-hambatan manajemen termasuk:

  • Rasa tidak aman. Pegawai atau karyawan dapat merasa tidak aman bila tidak ada kejelasan dan ketentuan peraturan. Rasa tidak aman dapat menurunkan motivasi kerja dan menghanbat pencapaian mutu organisasi yang telah ditetapkan. Bagaimana pimpinan lembaga pendidikan menciptakan rasa aman dalam iklim organisasi?
  • Ego, Karakter dan Nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai dapat membentuk ego dan keprobadian seseorang. Tantangan bagi pimpinan lembaga pendidikan untuk membangun nilai-nilai positif yang sesuai budaya mutu.
  • Pelatihan manajemen. Sudah barang tentu pelatihan dan pengembangan merupakan unsur penting dalam konsep total quality management. Membangun mutu perlu didukung SDM yang kompeten. SDM yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai kebutuhan organisasi.
  • Pemecatan/exclusion. Unsur keadilan merupakan faktor penting dalam organisasi yg menerapkan sistem mutu. Nilai-nilai keadilan harus dijaga dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Penerapan reward dan punishment harus dilandaskan dengan nilai keadilan yang hakiki.
  • Struktur organisasi. Struktur organisasi sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi mempengaruhi organisasi untuk bertindak lincah dan cepat (lean & agile). Struktur organisasi mengatur tentang formalitas, kewenangan & kompleksitas organisasi.
  • Praktek manajemen. Bagaimana pimpinan organisasi menjalankan fungsi-fungsi manajemen? Tentu nilai-nilai total quality ( budaya mutu) harus senantiasa dikedepankan.
Catatan untuk Lembaga Pendidikan:

Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi, Sekolah dan Madrasah) perlu mengembangkan program pemberdayaan karyawan yang tepat sasaran. Dosen, Guru dan Pegawai tenaga kependidikan perlu ditingkatkan partisipasinya agar SDM yang ada dapat lebih produktif bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi.

__________________________________

Pertanyaan Diskusi:

  1. Uraikan contoh-contoh penerapan pemberdayaan karyawan pada lembaga pendidikan?
  2. Bagaimana pemberdayaan karyawan (dosen, guru & tenaga kependidikan) berpengaruh pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)?

Demikian uraian singkat tentang TQM, Motivasi & Pemberdayaan Karyawan, semoga bermanfaat.

______________________________

mutupendidikan.com

E-Learning Pengembangan SPMI

Explore: Training & Development

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

“Permendikbud 3 tahun 2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Standar Nasional Pendidikan Tinggi diperbaharui. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi adalah Peraturan terbaru yang menggantikan dan mencabut Peraturan Lama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:

  1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47. Agar setiap orang mengetahuinya.

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi

Mencabut

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi mencabut:

  1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),
Latar Belakang

Pertimbangan Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi adalah:

  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional Pendidikan Tinggi;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
Dasar Hukum

Dasar hukum Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi adalah:

  1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
Isi Permen Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Berikut adalah isi Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi, bukan dalam format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
  6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
  7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
  8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
  9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
  10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
  12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
  16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Pasal 2
  1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
    1. Standar Nasional Pendidikan;
    2. Standar Penelitian; dan
    3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.
Pasal 3
  1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
    1. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
    2. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
    3. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
  2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
    1. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
    2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
    3. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
    4. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
    5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
    6. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
  3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
Pasal 4
  1. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
    1. standar kompetensi lulusan;
    2. standar isi Pembelajaran;
    3. standar proses Pembelajaran;
    4. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
    5. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
    6. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
    7. standar pengelolaan Pembelajaran; dan
    8. standar pembiayaan Pembelajaran.
  2. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.
Bagian Kedua
Standar Kompetensi Lulusan
Pasal 5
  1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
  2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
  3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    1. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
    2. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
Pasal 6
  1. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
  2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
  3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
    1. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
    2. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
  4. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
Pasal 7
  1. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
  3. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
    1. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
    2. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
  4. Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.
  5. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.
  6. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Standar Isi Pembelajaran
Pasal 8
  1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
  2. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.
  3. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Pasal 9
  1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.
  2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    1. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
    2. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
    3. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
    4. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
    5. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
    6. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
    7. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
  3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
  4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
Bagian Keempat
Standar Proses Pembelajaran
Pasal 10
  1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
  2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. karakteristik proses Pembelajaran;
    2. perencanaan proses Pembelajaran;
    3. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
    4. beban belajar mahasiswa.
Pasal 11
  1. Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
  2. Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
  3. Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  4. Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  5. Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  6. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  7. Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  8. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  9. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  10. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
Pasal 12
  1. Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.
  2. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
  3. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
    1. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
    2. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
    3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
    4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
    5. metode Pembelajaran;
    6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
    7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
    8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
    9. daftar referensi yang digunakan.
  4. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 13
  1. Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
  2. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
  3. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
  4. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
Pasal 14
  1. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
  2. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
  3. Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
  4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
  5. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    1. kuliah;
    2. responsi dan tutorial;
    3. seminar;
    4. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
    5. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
    6. pelatihan militer;
    7. pertukaran pelajar;
    8. magang;
    9. wirausaha; dan/atau
    10. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat
  6. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
  7. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
  8. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
  9. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasal 15
  1. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
  2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
    1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
    2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
    3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
    4. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
  3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
  4. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
  5. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
  6. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
Pasal 16
  1. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
  2. Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
  3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
  4. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
    1. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
    2. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
    3. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
  5. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
Pasal 17
  1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
    1. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
    2. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
    3. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
    4. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
    5. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
    6. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
    7. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
  2. Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
  3. Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 18
  1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
    1. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
    2. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
  2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
    1. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
    2. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
    3. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
      1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
      2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
      3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
Pasal 19
  1. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
    1. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  2. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    1. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
  4. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
Pasal 20
  1. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
  2. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
  3. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
  4. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
  5. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
Bagian Kelima
Standar Penilaian Pembelajaran
Pasal 21
  1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
  2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    1. prinsip penilaian;
    2. teknik dan instrumen penilaian;
    3. mekanisme dan prosedur penilaian;
    4. pelaksanaan penilaian;
    5. pelaporan penilaian; dan
    6. kelulusan mahasiswa.
Pasal 22
  1. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  2. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
    1. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
    2. meraih capaian Pembelajaran lulusan.
  3. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
  4. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  5. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  6. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Pasal 23
  1. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
  2. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
  3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
  4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
Pasal 24
  1. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
    1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
    2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
    3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
    4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
  2. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
  3. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
Pasal 25
  1. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.
  2. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
    1. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
    2. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
    3. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
  3. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
Pasal 26
  1. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
    1. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
    2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
    3. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
    4. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
    5. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
  2. Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
  3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
  4. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
  5. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
  6. Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
  7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
Pasal 27
  1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
  2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
    1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
    2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
    3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
  3. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
  4. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
    1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
    2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
    3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
  5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
    1. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
    2. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
    3. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
    4. gelar; dan
    5. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  6. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
  7. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
Bagian Keenam
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Pasal 28

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 29
  1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
  2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
  3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
  4. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
  5. Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
  6. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
  7. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
  8. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
  9. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
  10. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
  11. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
  12. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
  13. Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
  14. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
  15. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
    1. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
    2. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
      1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
      2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
  16. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau.
Pasal 30
  1. Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:
    1. kegiatan pokok Dosen mencakup:
      1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
      2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
      3. pembimbingan dan pelatihan;
      4. Penelitian; dan
      5. Pengabdian kepada Masyarakat.
    2. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
    3. kegiatan penunjang.
  2. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
  3. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
  4. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
  5. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 31
  1. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
  2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
  3. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
  4. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
  5. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
  6. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
    1. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
    2. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
  7. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
Pasal 32
  1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
  2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
  3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
  4. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Pasal 33

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 34
  1. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
    1. perabot;
    2. peralatan pendidikan;
    3. media pendidikan;
    4. buku, buku elektronik, dan repositori;
    5. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
    6. instrumentasi eksperimen;
    7. sarana olahraga;
    8. sarana berkesenian;
    9. sarana fasilitas umum;
    10. bahan habis pakai; dan
    11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
  2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
Pasal 35
  1. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
    1. lahan;
    2. ruang kelas;
    3. perpustakaan;
    4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
    5. tempat berolahraga;
    6. ruang untuk berkesenian;
    7. ruang unit kegiatan mahasiswa;
    8. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
    9. ruang Dosen;
    10. ruang tata usaha; dan
    11. fasilitas umum.
  2. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
    1. jalan;
    2. air;
    3. listrik;
    4. jaringan komunikasi suara; dan
    5. data.
Pasal 36
  1. Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
  2. Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
    1. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
    2. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.
Pasal 37

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38
  1. Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
  2. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
  3. Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Pasal 39
  1. Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
  2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
    2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
    3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
    4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
    5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
  3. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Pasal 40
  1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
  2. Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
Pasal 41
  1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  2. Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    1. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
    2. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
    3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
    4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
    5. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
  3. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
    1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
    2. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;
    3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
    4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
    5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
    6. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
Bagian Kesembilan
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Pasal 42
  1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
  2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
  3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
  4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
  5. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
  6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
    1. jenis Program Studi;
    2. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
    3. indeks kemahalan wilayah.
  7. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
Pasal 43

Perguruan Tinggi wajib:

  1. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
  2. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
  3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
Pasal 44
  1. Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
  2. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
    1. hibah;
    2. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
    3. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
    4. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
  3. Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III
STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Penelitian
Pasal 45

Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:

  1. standar hasil Penelitian;
  2. standar isi Penelitian;
  3. standar proses Penelitian;
  4. standar penilaian Penelitian;
  5. standar peneliti;
  6. standar sarana dan prasarana Penelitian;
  7. standar pengelolaan Penelitian; dan
  8. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
Bagian Kedua
Standar Hasil Penelitian
Pasal 46
  1. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
  2. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
  3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
  4. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
  5. Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.
Bagian Ketiga
Standar Isi Penelitian
Pasal 47
  1. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
  2. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
  3. Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
  4. Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
  5. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
  6. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
Bagian Keempat
Standar Proses Penelitian
Pasal 48
  1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
  2. Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
  3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
  4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
  5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
Bagian Kelima
Standar Penilaian Penelitian
Pasal 49
  1. Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
  2. Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
    1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
    2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
    3. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
    4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  3. Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.
  4. Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
  5. Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
Bagian Keenam
Standar Peneliti
Pasal 50
  1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
  2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
  3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
    1. kualifikasi akademik; dan
    2. hasil Penelitian.
  4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
  5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Pasal 51
  1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
  2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
    1. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
    2. proses Pembelajaran; dan
    3. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
  3. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Penelitian
Pasal 52
  1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
  2. Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
  3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
  4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
Pasal 53
  1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
    1. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
    2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
    3. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
    4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
    5. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
    6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
    7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
  2. Perguruan Tinggi wajib:
    1. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
    2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
    3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
    4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
    5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
    6. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
    7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
    8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Pasal 54
  1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
  2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
  3. Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
  4. Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
    1. perencanaan Penelitian;
    2. pelaksanaan Penelitian;
    3. pengendalian Penelitian;
    4. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
    5. pelaporan hasil Penelitian; dan
    6. diseminasi hasil Penelitian.
  5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
Pasal 55
  1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
  2. Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
    1. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
    2. peningkatan kapasitas peneliti; dan
    3. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

BAB IV
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 56

Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

  1. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  2. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
  3. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
  4. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
  5. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  6. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
  7. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  8. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
Bagian Kedua
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 57
  1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
    2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
    3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
Bagian Ketiga
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 58
  1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
  3. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  4. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    1. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
    2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
    3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
    4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
    5. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Bagian Keempat
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 59
  1. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
  2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
    1. pelayanan kepada masyarakat;
    2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
    3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
    4. pemberdayaan masyarakat.
  3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
  4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
  5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
  6. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
Bagian Kelima
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 60
  1. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
    1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
    2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
    3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
    4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  3. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
  4. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. tingkat kepuasan masyarakat;
    2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
    3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
    4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
  5. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Bagian Keenam
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 61
  1. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
  3. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
    1. kualifikasi akademik; dan
    2. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
  4. Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
  5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 62
  1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
    1. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
    2. proses Pembelajaran; dan
    3. kegiatan Penelitian.
  3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 63
  1. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
  3. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
Pasal 64
  1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib:
    1. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
    2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
    3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
    4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
    5. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
    6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
    7. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
    8. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
    9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
    10. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
  2. Perguruan Tinggi wajib:
    1. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
    2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
    3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
    4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
    5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
    6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
    7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
    8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 65
  1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
  3. Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
  4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
    1. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
    2. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
    3. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
    4. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
    5. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
    6. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
  5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
Pasal 66
  1. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
  2. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
    1. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
    2. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi di luar kampus utama, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

  1. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
  2. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (15) huruf b paling lama 1 (satu) tahun;
  3. lahan dan bangunan Perguruan Tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 paling lama 10 (sepuluh) tahun;
  4. pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
  5. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 belum ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tentang isi Lampiran Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perdidikan Tinggi, akan ada di post selanjutnya.

Demikian, semoga bermanfaat.

خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ

____________________________

MutuPendidikan.com

Explore: Training & Development

IG: @mutupendidikan

Sumber: https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-3-2020

%d bloggers like this: