Materi SPMI

Mengintegrasikan Implementasi SPMI pada Manajemen Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa semua proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Ketentuan Pemerintah Republik Indonesia tentang kebijakan SPMI diatur dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 67 sampai dengan pasal 70.

Dalam struktur organisasi perguruan tinggi, yang sering digunakan untuk menjalankan tugas-tugas SPMI adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM) atau nama sejenis seperti Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan lain-lain.

Lebih lanjut, dalam pasal 69 ayat 1 dan 1(b), disebutkan: Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas: mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

Mengintegrasikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada manajemen perguruan tinggi berarti memasukkan kebijakan, prinsip, prosedur, dan standar mutu yang ditetapkan dalam SPMI ke dalam “seluruh aspek” manajemen perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga alternatif pilihan struktur yang bisa digunakan:

• Membentuk unit penjaminan mutu (UPM) atau
• Mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi (embedded) atau
• Kombinasi gabungan keduanya.

Dari tiga alternatif diatas, manakah yang lebih cocok?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita dapat belajar dari pengalaman penerapan fungsi Management Representative (MR) dalam standar ISO 9001.

Peran MR dalam ISO 9001

ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang berfokus pada konsistensi dan perbaikan berkelanjutan (kaizen). Salah satu elemen yang diatur dalam versi sebelumnya dari ISO 9001 adalah adanya fungsi Management Representative (MR), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu dijalankan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Namun, dalam versi terbaru ISO 9001:2015, peran MR “tidak lagi diwajibkan”. Hal ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas lebih banyak kepada organisasi dalam mengelola sistem manajemen mutu mereka, dengan cara “mengintegrasikan” tanggung jawab mutu ke seluruh organisasi, daripada mengandalkan pada satu unit kerja saja.

Pelajaran dari ISO 9001 untuk SPMI

Meniadakan peran MR dalam ISO 9001 (tidak mewajibkan) memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat diaplikasikan dalam konteks SPMI di perguruan tinggi:

1. Integrasi Tanggung Jawab Mutu
   • Seperti ISO 9001:2015, tanggung jawab atas mutu dalam SPMI “seharusnya” diintegrasikan ke seluruh organisasi, sehingga setiap individu dan unit dalam perguruan tinggi memiliki peran dalam memastikan pencapaian target-target mutu (quality is everyone responsibility).
2. Fleksibilitas Organisasi
   • Fleksibilitas dalam struktur organisasi memungkinkan perguruan tinggi untuk menyesuaikan sistem penjaminan mutu mereka dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing institusi. Misalnya masing fakultas dapat menyusun dokumen SPMI yang lebih spesifik sesuai dengan spesifikasi prodi masing-masing.
3. Pemberdayaan Seluruh Anggota
   • Dengan mengintegrasikan tanggung jawab mutu ke seluruh elemen organisasi, setiap anggota perguruan tinggi diberdayakan untuk berkontribusi pada perbaikan mutu, meningkatkan keterlibatan dan komitmen terhadap mutu. Semua anggota organisasi “merasa memiliki” sistem mutu bersama.

Peran UPM dalam SPMI

Meskipun ada pelajaran dari penghapusan peran MR dalam ISO 9001, beberapa kalangan masih menganggap UPM (unit penjaminan mutu) tetap diperlukan. UPM dianggap masih memiliki peran penting dalam konteks SPMI di perguruan tinggi. Alasannya yaitu:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Mutu: UPM diperlukan sebagai koordinator utama dalam pengelolaan mutu, memastikan bahwa semua proses dan prosedur dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pusat Sumber Daya: UPM diperlukan sebagai pusat sumber daya untuk workshop, pelatihan, bimbingan, dan dukungan terkait penjaminan mutu.
3. Monitoring dan Evaluasi: UPM masih diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi SPMI, memastikan bahwa tujuan mutu (target) tercapai dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Mempertahankan atau Menghapus UPM?

Dalam konteks ini, masing-masing pilihan memiliki plus minus yang perlu dipertimbangkan, diantaranya:

1. Konteks Organisasi dan Kebutuhan Spesifik:

• Kompleksitas Lembaga Pendidikan: Lembaga pendidikan sering kali memiliki struktur dan proses yang kompleks, sehingga unit khusus seperti UPM dapat membantu peran pimpinan dalam pengelolaan dan implementasi sistem penjaminan mutu secara lebih efektif.
• Dukungan Terhadap Manajemen Puncak: UPM dapat bertindak sebagai “dukungan teknis” dan administratif bagi manajemen puncak dalam melaksanakan sistem mutu dan melakukan pemantauan serta evaluasi yang diperlukan.
• “Tanggung Jawab Mutu” masih di pimpinan: Meskipun dukungan teknis diserahkan pada UPM, secara keseluruhan “owner” SPMI tetap di Pimpinan Perguruan Tinggi.

2. Fleksibilitas dalam Struktur Manajerial:

• Pendekatan Berbasis Manajemen Puncak: Sama seperti dalam ISO 9001:2015, di SPMI, tanggung jawab utama tetap berada di tangan manajemen puncak. Namun, struktur tambahan seperti UPM dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas spesifik yang memerlukan keahlian dan fokus khusus. Adagium: “You can delegate authority, but you do not delegate responsibility” tetap berlalu.
• Alternatif Struktur: Perguruan tinggi bisa mempertimbangkan model yang fleksibel, di mana UPM atau struktur sejenis dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik sambil memastikan keterlibatan aktif dari manajemen puncak.

3. Efektivitas dan Efisiensi:

• Konsistensi dan Integrasi: Menetapkan unit khusus seperti UPM dapat membantu dalam memastikan konsistensi dalam implementasi kebijakan mutu, standar dan prosedur. Namun, perlu dipastikan bahwa struktur ini tidak membuat duplikasi pekerjaan atau menambah birokrasi yang tidak perlu.
• Pengawasan dan Pemantauan: UPM dapat membantu memberikan pengawasan dan pemantauan yang terfokus pada aspek-aspek tertentu dari sistem penjaminan mutu, yang mungkin tidak selalu dapat ditangani secara mendetail oleh manajemen puncak (pimpinan).

Rekomendasi

Jadi terkait perlu tidaknya unit khusus SPMI, berikut ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan:

Opsi Menetapkan UPM:

• Kegunaan: Memungkinkan adanya tim khusus yang fokus pada pengelolaan mutu dan penjaminan kualitas secara operasional. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas implementasi SPMI dan memberikan dukungan tambahan (tim teknis) kepada manajemen puncak.
• Kondisi: Peran dan tanggung jawab UPM harus jelas dan tidak duplikatif dengan tanggung jawab manajemen puncak. Struktur UPM harus efisien dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas lembaga.

Opsi Menghapus atau Mengadaptasi UPM:

• Pertimbangan: Bilamana struktur manajemen puncak dianggap sudah cukup untuk menangani seluruh aspek SPMI secara efektif, penghapusan atau penggabungan fungsi UPM bisa menjadi pilihan. Namun, harus ada jaminan bahwa semua aspek pengelolaan mutu tetap efektif dan mendapatkan perhatian yang memadai.

Dalam konteks SPMI, struktur yang paling efektif adalah yang memastikan bahwa tanggung jawab mutu ditangani secara menyeluruh oleh manajemen puncak (embedded), sementara unit atau tim khusus seperti UPM dapat ditetapkan atau diadaptasi (situasional) sesuai dengan kebutuhan operasional dan kompleksitas lembaga pendidikan. Stay Relevant!

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Analisis Implementasi Kebijakan SPMI dengan Model George Edward III

Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan standar mutu pendidikan yang tinggi.

Ketentuan tentang kebijakan SPMI diatur dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 67 sampai dengan pasal 70.

Meskipun SPMI telah cukup lama diimplementasikan di berbagai perguruan tinggi, namun tingkat keberhasilannya bervariasi. Masih ada perguruan tinggi yang belum maksimal mengimplementasikan SPMI dengan benar.

Artikel ini mencoba menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPMI.

Teori Implementasi Kebijakan George Edward III

George Edward III, seorang akademisi dan penulis terkemuka dalam bidang ilmu politik dan kebijakan publik, mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi: Sejauh mana kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan dari pembuat kebijakan, sampai kepada pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya: Sejauh mana ketersediaan sumber daya (resources) seperti finansial, manusia, dan material yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
3. Disposisi Pelaksana: Sikap (attitude), motivasi, dan komitmen pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut.
4. Struktur Birokrasi: Organisasi, standar dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan.

Analisis Implementasi SPMI dengan Model George Edward III

Berikut diuraikan kendala, analisis dan rekomendasi dari 4 (empat) variabel kunci:

1. Komunikasi

• Kejelasan Arahan Kebijakan:
  • Kendala: Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan, standar dan tujuan SPMI di kalangan pimpinan, pelaksana dan staf akademik.
  • Analisis: Bimbingan dan arahan kebijakan yang kurang jelas dapat menyebabkan misinterpretasi, miskomunikasi dan implementasi yang tidak konsisten.
  • Rekomendasi: Meningkatkan komunikasi dengan menyusun panduan yang jelas dan melakukan sosialisasi yang intensif. Perbaiki mutu komunikasi internal di perguruan tinggi.

Baca juga: Penguatan SPMI melalui Komunikasi Internal Perguruan Tinggi

2. Sumber Daya

• Ketersediaan Sumber Daya:
  • Kendala: Terbatasnya ketersediaan sumber daya (resources) seperti modal keuangan, SDM, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi SPMI.
  • Analisis: Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif.
  • Rekomendasi: Mengoptimalkan alokasi sumber daya yang ada dan mencari sumber daya tambahan melalui kerjasama dan pendanaan eksternal. Pimpinan perguruan tinggi perlu mencari terobosan inovatif untuk menyelesaikan hal ini.

Baca juga: Pentingnya Semangat Inovasi dalam SPMI

3. Disposisi Pelaksana

• Motivasi dan Komitmen:
  • Kendala: Kurangnya komitmen, kompetensi dan motivasi pelaksana dalam menjalankan SPMI.
  • Analisis: Pelaksana (termasuk pimpinan) yang tidak termotivasi atau tidak kompeten akan menghambat implementasi kebijakan SPMI.
  • Rekomendasi: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksana melalui workshop, pelatihan dan pengembangan profesional, serta memberikan insentif untuk meningkatkan motivasi.

Baca juga: Program Pelatihan MutuPendidikan

4. Struktur Birokrasi

• Efisiensi Organisasi:
  • Kendala: Struktur organisasi yang terlalu kaku dan birokratis dapat menghambat proses implementasi SPMI (yang perlu cepat dalam pengambilan keputusan).
  • Analisis: Birokrasi yang tidak efisien memperlambat pelaksanaan kebijakan dan mengurangi fleksibilitas. Struktur organisasi tradisional dengan banyak level, yang memperpanjang rantai garis komando.
  • Rekomendasi: Membangun struktur organisasi baru (reorganisasi) yang lebih adaptif dan fleksibel untuk mendukung implementasi SPMI.

Baca juga: Penguatan SPMI melalui Struktur “Agile” di Perguruan Tinggi

Diskusi

Model implementasi kebijakan George Edward III memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis keberhasilan implementasi SPMI.

Keempat variabel yang diidentifikasi oleh Edward III saling berhubungan, berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, komunikasi internal yang efektif dapat membantu mengatasi kekurangan sumber daya dengan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal (efisien).

Saling mendukung dan saling memperkuat, disposisi pelaksana yang positif dapat mengimbangi kekurangan dalam struktur birokrasi, sementara sumber daya (resources) yang cukup dapat mendukung komunikasi yang lebih baik.

Baca juga: Kendala dan Tantangan Implementasi SPMI: Teori Van Meter dan Van Horn

Kesimpulan

Implementasi SPMI pada perguruan tinggi di Indonesia menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks. Ada yang berhasil mengimplementasikan, namun ada juga yang belum berhasil.

Dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari George Edward III, artikel ini menguraikan 4 (empat) faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPMI.

Rekomendasi yang diberikan pada uraian diatas, diharapkan dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan efektivitas implementasi SPMI dan mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Stay Relevant!

Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Kendala dan Tantangan Implementasi SPMI: Teori Van Meter dan Van Horn

Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan dan memastikan mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. SPMI melibatkan serangkaian proses yang sistematis untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan.

Kebijakan SPMI dituangkan dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 67 sampai dengan pasal 70.

Meskipun demikian, implementasi SPMI sering kali menghadapi berbagai kendala dan tantangan di lapangan. Masih cukup banyak perguruan tinggi yang belum memahami bagaimana melaksanakan proses implementasi SPMI dengan benar.

Artikel ini mencoba mengulas fenomena ini dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPMI di perguruan tinggi.

Teori Van Meter dan Van Horn

Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menekankan 6 (enam) variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan: Kejelasan dan konsistensi standar dan tujuan kebijakan.
2. Sumber Daya: Sejauh mana sumber daya (resources) yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana: Keahlian, motivasi, dan struktur organisasi agen pelaksana.
4. Komunikasi antar Organisasi: Aliran informasi dan komunikasi yang efektif antara organisasi yang terlibat.
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik: Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi.
6. Disposisi Pelaksana: Sikap (attitude) dan pandangan pelaksana terhadap kebijakan.

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi SPMI

Berikut akan diuraikan satu persatu dalam enam variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan implementasi SPMI:

1. Kejelasan & Konsistensi Standar dan Tujuan Kebijakan

• Kendala: Kurangnya pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang standar dan tujuan SPMI di kalangan pelaksana (termasuk pimpinan) dan staf akademik. Masih banyak yang belum pemahami bagaimana proses siklus PPEPP di terapkan di perguruan tinggi.
• Tantangan: Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan standar SPMI yang jelas dan konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

2. Ketersediaan Sumber Daya

• Kendala: Terbatasnya sumber daya (resources) seperti finansial, sdm yang trampil, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi SPMI.
• Tantangan: Mengalokasikan anggaran dan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta mencari sumber daya tambahan melalui kerjasama dan pendanaan eksternal. Hal ini perlu komitmen yang kuat dari para pimpinan perguruan tinggi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

• Kendala: Kurangnya kompetensi dan motivasi dari segenap tim pelaksana dalam menjalankan SPMI.
• Tantangan: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksana melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Perlu mengikuti pelatihan-pelatihan SPMI baik diluar kampus maupun in-house training. Berikut tautan lembaga pelatihan yang bisa dihubungi: https://mutupendidikan.com/pelatihan/

4. Komunikasi antar Organisasi

• Kendala: Komunikasi yang kurang efektif dan koordinasi yang lemah antara unit-unit yang terlibat dalam implementasi SPMI. Komunikasi internal kurang terbangun dengan baik, “knowledge management” juga belum terbangun sehingga pengetahuan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja.
• Tantangan: Membangun sistem komunikasi internal yang efektif dan transparan untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi antar unit di perguruan tinggi.

Baca juga: Penguatan SPMI melalui Komunikasi Internal Perguruan Tinggi

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

• Kendala: Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi yang fluktuatif, dan dinamika sosial yang mempengaruhi implementasi SPMI. Kondisi lingkungan yang berubah pesat (VUCA dan BANI)
• Tantangan: Beradaptasi dengan kondisi eksternal yang berubah-ubah (era VUCA dan BANI) dan mencari solusi inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan eksternal.

Baca juga: Dampak VUCA Terhadap SPMI

6. Disposisi Pelaksana

• Kendala: Sikap negatif atau kurangnya komitmen dari pelaksana terhadap implementasi SPMI. Masih banyak yang beranggapan bahwa SPMI menjadi tanggung jawab unit penjaminan mutu saja, dan ada juga masih menolak (resistensi) untuk terlibat di kegiatan SPMI.
• Tantangan: Meningkatkan kesadaran (quality awareness) dan komitmen pelaksana (khususnya pimpinan) melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif.

Baca juga: Membangun Komitmen dalam SPMI

Diskusi

Analisis kendala dan tantangan dalam implementasi SPMI menggunakan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kebijakan SPMI sangat bergantung pada (6) enam variabel utama tersebut.

Dengan memahami dan mengatasi kendala serta tantangan tersebut, perguruan tinggi InsyaAllah akan dapat meningkatkan efektivitas implementasi SPMI dan mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Kesimpulan

Implementasi SPMI di perguruan tinggi menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks termasuk perubahan faktor eksternal yang sangat dinamis.

Menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, artikel ini menguraikan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPMI.

Dengan strategi dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi kendala dan tantangan ini, perguruan tinggi dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Stay Relevant!

Menyusun Standar SPMI yang “Measurable”

Pendahuluan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan mutu pendidikan tinggi terjaga dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan (continuous improvement). Untuk mencapai tujuan SPMI dengan efektif dan efisien, standar yang diterapkan haruslah jelas dan dapat diukur (measurable).

Bila standar SPMI tidak measurable, berarti tidak dapat diukur. Bila tidak dapat diukur, berarti tidak dapat dievaluasi. Bila tidak dapat dievaluasi, berarti tidak bisa diketahui tingkat kemajuannya.

Dalam konteks ini, “measurable” merupakan salah satu komponen penting dari pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dalam menyusun tujuan dan standar yang baik.

Artikel ini membahas pentingnya menyusun standar SPMI yang measurable dan memberikan contoh-contoh penerapannya dalam institusi pendidikan tinggi. Semoga bermanfaat!

Standar SPMI yang “Measurable”

Standar yang measurable memiliki sejumlah kegunaan:

1. Motivasi dan Akuntabilitas: Kriteria yang terukur dapat meningkatkan motivasi internal dan akuntabilitas di kalangan manajemen, staf karyawan dan dosen, karena mereka memiliki tolok ukur yang jelas untuk dicapai.
2. Evaluasi Kinerja: Standar yang dapat diukur (measurable) memungkinkan evaluasi yang objektif dan akurat terhadap kinerja institusi dalam memenuhi standar mutu pendidikan. Hal ini penting untuk identifikasi area mana saja yang memerlukan perbaikan (tindakan koreksi, korektif dan preventif).
3. Pemantauan Kemajuan: Dengan indikator yang jelas, kemajuan menuju pencapaian tujuan dapat dimonitor secara berkala, sehingga memungkinkan penyesuaian strategi jika diperlukan.
4. Akurasi Pelaporan: Standar yang measurable memungkinkan pelaporan hasil yang lebih akurat kepada pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk dosen, mahasiswa, dan pihak akreditasi.

Tahapan Menyusun Standar yang Measurable

1. Definisikan Tujuan: Tujuan harus jelas dan relevan dengan “visi dan misi” lembaga. Misalnya, jika tujuan lembaga adalah meningkatkan kualitas pengajaran, sasaran-sasaran (target) spesifik perlu ditetapkan.
2. Tentukan Kriteria dan Indikator: Identifikasi kriteria yang akan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan diatas. Indikator harus dapat diukur dengan mudah dan relevan dengan kriteria tersebut.
3. Metode Pengukuran: Pilih metode dan tools untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode ini bisa berupa kuesioner, survei, ujian, laporan, atau alat evaluasi lainnya.
4. Tetapkan Batasan dan Target: Definisikan batasan waktu dan target spesifik yang ingin dicapai. Misalnya, target peningkatan skor dari 60% ke 70% dalam survei kepuasan mahasiswa dalam kurun waktu satu tahun.
5. Dokumentasikan: Dokumentasikan standar secara rinci dan sosialisasikan kepada semua pihak-pihak terkait. Pastikan bahwa setiap pelaksana memahami kriteria dan indikator yang akan digunakan.
6. Implementasikan: Implementasikan standar yang telah ditetapkan dan lakukan evaluasi secara periodik untuk menilai kemajuan. Lakukan penyesuaian dan tindakan perbaikan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

Contoh Standar SPMI yang Measurable

Contoh 1: Peningkatan Kepuasan Mahasiswa

• Tujuan: Meningkatkan kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas (sarana prasarana) kampus.
• Kriteria dan Indikator:
  • Kriteria: Kualitas fasilitas seperti ruang kelas, sarana olah raga, laboratorium, dan perpustakaan.
  • Indikator: Skor kepuasan mahasiswa dari survei tahunan.
• Target: Meningkatkan skor kepuasan mahasiswa dari 70% menjadi 80% dalam satu tahun.
• Metode Pengukuran: Survei kepuasan mahasiswa dilakukan setiap akhir semester.
• Batasan Waktu: Evaluasi hasil survei diselenggarakan setiap akhir tahun akademik.

Contoh 2: Peningkatan Kualitas Pengajaran

• Tujuan: Meningkatkan mutu pengajaran di program studi Teknik Informatika.
• Kriteria dan Indikator:
  • Kriteria: Implementasi metode project based learning dan penggunaan teknologi dalam kelas.
  • Indikator: Persentase dosen yang telah mengikuti pelatihan metode pengajaran aktif.
• Target: 85% dosen telah mengikuti pelatihan dalam waktu 6 (enam) bulan.
• Metode Pengukuran: Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan total dosen di program studi Teknik Informatika.
• Batasan Waktu: Pelatihan dilaksanakan setiap semester, dengan laporan hasil pelatihan diserahkan pada dekan dan wakil rektor 1 akhir setiap semester.

Contoh 3: Peningkatan Kinerja Penelitian

• Tujuan: Meningkatkan jumlah publikasi penelitian di jurnal-jurnal internasional oleh fakultas Kedokteran Gigi.
• Kriteria dan Indikator:
  • Kriteria: Jumlah publikasi penelitian dokter gigi di jurnal internasional.
  • Indikator: Jumlah publikasi yang terindeks di jurnal internasional setiap tahun.
• Target: Meningkatkan publikasi dari 10 artikel per tahun menjadi 15 artikel per tahun dalam dua tahun.
• Metode Pengukuran: Melacak laporan jumlah publikasi yang diterbitkan dan terindeks di jurnal internasional.
• Batasan Waktu: Laporan tahunan mengenai jumlah publikasi diterima oleh dekan dan wakil rektor 1 pada akhir tahun ajaran.

Kesimpulan

Menyusun standar SPMI yang measurable adalah langkah penting (krusial) dalam memastikan bahwa sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan menetapkan tujuan (target) yang terukur (measurable), kriteria yang jelas, dan indikator yang relevan, institusi pendidikan dapat memantau dan meningkatkan mutu pendidikan dengan lebih baik.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana standar yang measurable dapat dipraktekkan dalam berbagai aspek pendidikan tinggi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Stay Relevant!