• 08123070905
  • mutupendidikan.info@gmail.com

Author Archive admin

SPMI dan Soft Skills

SPMI dan Soft Skills

SPMI dan Soft Skills

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP.

Soft skills adalah kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang dapat membantu individu untuk bekerja dengan efektif dan memudahkan interaksi dengan orang lain.

Contoh keterampilan Soft skills antara lain keterampilan kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, adaptasi, empati, manajemen waktu, dll. Keterampilan soft skills berbeda dari hard skills, yang lebih fokus pada keterampilan teknis dan profesional. Contoh keterampilan hard skills diantaranya akuntansi, administrasi, komputer dll.

SPMI dan Soft Skills

Soft skills mempunyai peran penting bagi pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berikut beberapa contoh bagaimana keterampilan soft skills mempengaruhi SPMI:

  1. Kerjasama: Untuk mencapai mutu sesuai standar, SPMI memerlukan adanya kerjasama tim yang efektif. Keterampilan bekerja dalam tim sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim mampu berinteraksi, membangun sinergi untuk mencapai tujuan bersama.
  2. Komunikasi: Keterampilan individu untuk menjelaskan ide dan menjalin komunikasi yang efektif dengan anggota tim dan dan stakeholder lainnya. Ketrampilan komunikasi penting bagi keberhasilan implementasi SPMI. Ketrampilan ini membantu memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, target dan standar SPMI.
  3. Adaptasi: Ketrampilan untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan dan memecahkan masalah adalah komponen penting dari SPMI. Perubahan lingkungan yang demikian cepat, menuntut organisasi (institusi pendidikan) untuk dapat fleksibel dan adaptif. Visi dan misi dapat dengan cepat menjadi tidak relevan lagi, demikian juga dokumen SPMI lainnya. Oleh karena ini individu dan organisasi yang adaptif sangat diperlukan.
  4. Keterampilan Memimpin: Seorang pemimpin yang efektif dapat memotivasi dan memimpin tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. SPMI tidak akan efektif bila tidak ada pemimpin. Pemimpin yang mampu memberikan semangat dan motivasi kerja, pemimpin yang mampu membangun energi untuk perbaikan  berkelanjutan (kaizen).
  5. Keterampilan problem solving: Ketrampilan untuk memecahkan masalah sangat penting dalam implementasi SPMI.  Masalah akan sering muncul dan perlu diselesaikan secepat mungkin. Tindakan  perbaikan tentu tidak mudah dilakukan, pemimpin perlu keberanian mengambil keputusan-keputusan yang tepat.
  6. Bekerja dalam tekanan: Implementasi SPMI sering menimbulkan tekanan (stres kerja). Ketika seseorang harus mampu memenuhi standar mutu yang tinggi, tentu akan stres. Kemampuan bekerja dalam tekanan sangat penting bagi keberhasilan SPMI. 

Kesimpulan, keterampilan soft skills memainkan peran penting bagi keberhasilan SPMI. Dalam implementasi SPMI, Soft skills membantu memastikan bahwa anggota tim dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dengan keterampilan softs skills, seseorang dapat beradaptasi dengan tantangan perubahan dan mampu memecahkan masalah-masalah yang muncul.

Bagaimana kiat membangun soft skills? Semoga dapat kita bahas pada kesempatan berikutnya, Aamiin.

Demikian uraian singkat tentang SPMI dan Soft Skills, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Membangun Budaya Mutu SPMI

Membangun Budaya Mutu SPMI

Membangun Budaya Mutu SPMI

Budaya mutu pendidikan tinggi dapat diartikan sebagai pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang memprioritaskan mutu dan upaya peningkatan dalam semua aspek kegiatan pendidikan tinggi. 

Menbangun budaya mutu perlu melibatkan semua stakeholder, termasuk dosen, mahasiswa, alumnus, dunia usaha dan pemerintah. Bekerja sama dengan segenap stakeholder untuk mencapai standar mutu yang tinggi dan memastikan mutu pendidikan dilaksanakan konsisten dan berkelanjutan. 

Membangun budaya mutu, dengan mengelola aspek-aspek organisasi seperti manajemen, pengajaran, riset, dan sumber daya manusia. Pimpinan pendidikan tinggi harus memastikan bahwa semua elemen-elemen diatas dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan mutu pendidikan tinggi.

Berikut beberapa cara untuk membangun budaya mutu:

  1. Kepemimpinan yang Kuat: Pimpinan pendidikan tinggi harus dapat memimpin dengan contoh dan keteladanan. Pimpinan pendidikan tinggi (Rektor, Dekan, Kaprodi, Direktur, Ketua dll) harus mampu memprioritaskan tercapainya mutu dalam setiap keputusan yang diambil.
  2. Partisipasi aktif stakeholder: Semua stakeholder (pemangku kepentingan), termasuk karyawan, pelanggan, dan pemasok, harus dilibatkan dalam proses membangun budaya mutu. Kritik dan saran mereka harus menjadi aset berharga untuk pengembangan mutu.
  3. Pelatihan dan Pendidikan: Pelatihan dan pendidikan harus disediakan untuk semua staf pelaksana, baik dosen dan tenaga kependidikan. Pelatihan dan pendidikan digunakan untuk memastikan pemahaman yang konsisten tentang budaya mutu dan bagaimana cara kerjanya. Kegiatan pelatihan dan pendidikan dapat dilakukan secara daring dan luring.
  4. Keterbukaan dan transparansi: Keterbukaan dan transparansi harus dibangun, disosialisasikan, dijaga untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki informasi yang relevan, yang memastikan budaya mutu.
  5. Sistem manajemen mutu: Pendidikan tinggi harus memiliki sistem manajemen mutu yang efektif untuk memastikan konsistensi kualitas. Penggunaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan sesuai dengan ketentuan PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 62 TAHUN 2016.
  6. Kerja sama Unit Kerja: Tim harus bekerja sama dan memastikan bahwa mutu adalah prioritas utama dalam setiap kegiatan. Dokumen SPMI disusun untuk menjadi acuan kerja setiap unit. Dokumen SPMI meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI (PPEPP), Standar SPMI dan Formulir.
  7. Kultur feedback: Kultur feedback harus sosialisasikan dan dibangun untuk memastikan bahwa perbaikan berkesinambungan dapat dilakukan. Mutu layanan pendidikan tinggi harus dapat ditingkatkan secara terus-menerus (Kaizen).
  8. Reward and Punishment: Pemberian imbalan dan hukuman yang tepat harus diterapkan untuk memastikan budaya mutu dijunjung tinggi dan diperkuat. Praktek baik yang dilakukan unit kerja harus diperkuat dengan pemberian imbalan, sebaliknya pemberian sanksi perlu dilakukan kepada individu atau unit kerja yang lalai dalam menjaga mutu.

Dengan memastikan bahwa semua elemen tersebut tercakup, budaya mutu insyaAllah dapat dibangun, dijaga dan ditingkatkan secara efektif. Walhasil setiap pemangku kepentingan yang terkait akan puas dan merasakan manfaat layanan lembaga pendidikan.

Demikian uraian singkat tentang Membangun Budaya Mutu SPMI, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Kendala dan Tantangan SPMI

Kendala dan Tantangan SPMI

Kendala dan Tantangan SPMI

Pada artikel berikut ini akan diuraikan beberapa kendala dan tantangan ketika lembaga pendidikan akan mengimplementasikan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Dengan mengenal beberapa kendala dan tantangan yang mungkin dapat terjadi di Lembaga Pendidikan, tentu kita dapat melakukan langkah-langkah antisipasi.

Kendala dan Tantangan

Beberapa kendala dan tantangan yang sering ditemukan disaat implementasi SPMI: 

  1. Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan: Keberhasilan SPMI memerlukan dukungan dan komitmen dari manajemen untuk berhasil, namun seringkali pimpinan kurang memahami atau tidak memprioritaskan hal ini.
  2. Kesulitan menentukan standar mutu: Menetapkan standar mutu yang tepat dapat menjadi kendala bagi implementasi SPMI. Lembaga kurang mampu melaksanakan evaluasi diri dengan baik, kurang mampu melaksanakan analisis SWOT yang benar. 
  3. Keterbatasan sumber daya: Implementasi SPMI memerlukan resources yang cukup, termasuk financial, pikiran, waktu, tenaga, dan motivasi. Bila sumber daya kurang tersedia, maka implementasi dapat mengalami kendala.
  4. Kurangnya partisipasi dosen / guru dan karyawan: Implementasi SPMI memerlukan partisipasi aktif dari segenap karyawan internal untuk dapat sukses. Bila karyawan tidak tertarik, acuh tak acuh atau enggan maka implementasi dapat mengalami kendala serius.
  5. Rendahnya kapasitas teknis: Implementasi SPMI memerlukan keterampilan / skill teknis yang memadai, termasuk kemampuan untuk mengembangkan dan mengawasi sistem. Jika kapasitas teknis rendah, maka implementasi dapat mengalami kendala serius.
  6. Kurangnya kultur kualitas: SPMI memerlukan kultur kualitas atau budaya mutu yang kuat agar organisasi dapat bekerja dengan efektif. Tanpa kultur kualitas yang kuat, implementasi SPMI dapat mengalami kesulitan. Utamanya budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas.
  7. Perubahan regulasi dan standar: Regulasi, undang-undang dan standar mutu dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga implementasi SPMI harus dapat mengikuti perubahan tersebut. Kemampuan lembaga pendidikan untuk tetap relevan mengikuti perubahan lingkungan masih menjadi persoalan serius. Dokumen SPMI sering kali menjadi usang / ketinggalan / tidak mutakhir.
  8. Kemampuan melacak dan mengukur hasil: Implementasi SPMI membutuhkan keterampilan untuk melacak dan mengukur hasil-hasil yang telah dicapai. Proses monitoring dan audit dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan efektif. Tanpa kemampuan untuk melacak dan mengukur hasil, implementasi SPMI dapat dipastikan akan mengalami kendala serius.
  9. Kemampuan mengatasi masalah dan memperbaiki sistem: Penerapan SPMI membutuhkan skill dan kemampuan untuk mengatasi masalah (problem solving) dan memperbaiki sistem. Tanpa kemampuan tersebut, implementasi SPMI dapat mengalami kendali.

Lalu bagaimana cara dan metode untuk mengatasi kendala-kendala diatas? Semoga pada artikel yang akan datang dapat dibahas lebih detail, insyaAllah.

Demikian uraian singkat tentang Kendala dan Tantangan SPMI, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

SPMI dan Manajemen Konflik

SPMI dan Manajemen Konflik

SPMI dan Manajemen Konflik

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP.

Manajemen konflik adalah proses yang diterapkan untuk mengatasi dan memecahkan berbagai macam konflik. Konflik dapat terjadi atau muncul antara individu, antar kelompok, antar organisasi, internal organisasi atau stakeholder lain. 

Tujuannya manajemen konflik adalah untuk mendapatkan solusi “win-win” yang dapat diterima semua pihak dan meminimalkan dampak-dampak negatif dari konflik. Proses manajemen konflik meliputi identifikasi serta evaluasi sumber konflik, membangun komunikasi efektif, pencarian solusi bersama, pelaksanaan solusi, dan proses evaluasi hasil. 

Manajemen konflik sangat penting guna mempertahankan hubungan (relationship) yang baik, membahagiakan semua orang, problem solving / memecahkan masalah, dan memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Manajemen konflik memegang peranan penting bagi keberhasilan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Pendidikan Tinggi maupun Dikdasmen. Manajemen Konflik membantu mengatasi konflik-konflik yang mungkin muncul selama proses implementasi SPMI. 

Pimpinan lembaga pendidikan seperti Rektor, Dekan, Kepala Sekolah dll., harus mampu mengidentifikasi serta mengelola berbagai potensi konflik yang dapat muncul. Konflik  dapat muncul ditingkat universitas, fakultas, antara departemen, individu, atau pemangku kepentingan lainnya. 

Pimpinan harus mampu memfasilitasi komunikasi yang efektif dan membantu mencari solusi problem solving yang dapat diterima bersama. Pimpinan harus memastikan bahwa implementasi SPMI berlangsung lancar, efektif dan efisien. Pencapai standar-standar mutu yang telah ditetapkan dapat dicapai atau dilampaui.

Manajemen Konflik

Manajemen konflik dalam mencapai keberhasilan SPMI terdiri dari:

  1. Identifikasi potensi konflik: Upaya sistematis untuk mengenal dan mengevaluasi sumber-sumber potensial konflik. Potensi konflik dapat berupa perbedaan pendapat, perbedaan sikap, perbedaan target dan tujuan standar SPMI, atau masalah logistik. Implementasi manual SPMI Perguruan tinggi (manual PPEPP) juga dapat menjadi potensi konflik.
  2. Komunikasi efektif: Tidak mudah membangun pola komunikasi yang efektif dalam lembaga pendidikan. Pimpinan harus memfasilitasi proses komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat, memastikan semua pihak memiliki informasi yang benar dan memahami pola persepsi dari masing-masing pihak. Pelaksanaan Standar SPMI seringkali menimbulkan perbedaan persepsi sehingga rentan terhadap potensi konflik.
  3. Pencarian solusi bersama: Pimpinan Lembaga Pendidikan harus mampu membantu membangun konsensus antar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Harus mampu mencari solusi-solusi inovatif yang dapat diterima bersama. Muaranya adalah agar lembaga pendidikan berhasil mencapai Visi dan Misi sesuai dengan standar SPMI yang telah direncanakan.
  4. Pelaksanaan solusi: Setelah berhasil menemukan solusi, pimpinan lembaga pendidikan harus mampu memastikan bahwa solusi tersebut dapat dieksekusi dengan baik dan memonitor hasilnya apakah benar konflik telah teratasi.
  5. Evaluasi hasil: Pimpinan Lembaga Pendidikan harus mengevaluasi hasil dari implementasi manajemen konflik.  Pimpinan harus melakukan perbaikan berkelanjutan (kaizen) untuk memastikan bahwa proses manajemen konflik berjalan dengan baik dan memuaskan semua pihak.

Demikian uraian singkat tentang SPMI dan Manajemen Konflik, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

SPMI dan Kecerdasan Emosional

SPMI dan Kecerdasan Emosional

SPMI dan Kecerdasan Emosional

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP (Dikdasmen)

Kecerdasan Emosional (EQ) adalah kemampuan individu untuk memahami, mengenal dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan ini bermanfaat untuk membantu individu mengatasi situasi-situasi sulit, membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan membantu membuat keputusan yang lebih baik. 

Peran EQ bagi Keberhasilan SPMI

Kecerdasan Emosional (EQ) mampu membantu diri sendiri untuk mengatasi tekanan /stres dan membangun resiliensi. Terkait Implementasi SPMI, EQ memainkan peranan penting dalam membantu unit-unit kerja berinteraksi, bekerja sama dengan baik. EQ membantu mengatasi problem solving / masalah-masalah yang mungkin muncul dalam proses perbaikan kualitas.

EQ membantu individu-individu dalam lembaga pendidikan untuk mengatasi situasi sulit, membangun hubungan antar personal yang lebih baik dengan orang lain. Sehingga pada akhirnya semua target dari Standar SPMI dapat dicapai lebih efektif dan efisien.

Berikut ini diuraikan beberapa cara di mana EQ mempengaruhi keberhasilan SPMI:

  1. Kepemimpinan yang efektif: Pribadi dengan EQ yang tinggi memiliki kemampuan untuk memimpin dan memotivasi unit kerja dengan dengan baik. Mereka mampu membangun rasa percaya diri dan memotivasi rekan kerja untuk bekerja sama dengan baik. Tugas-tugas SPMI akan mudah dilaksanakan apabila anggota unit kerja memiliki motivasi dan rasa percaya diri yang tinggi.
  2. Kerjasama tim: Kederdasan emosional (EQ) membantu anggota unit kerja untuk bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan sejawat. Anggota tim dengan EQ yang tinggi akan mampu memahami dan menerima perbedaan, mampu membangun hubungan (relationship) yang lebih baik dengan orang lain. Ketrampilan Teamwork sangat penting dalam implementasi SPMI.  Unit organisasi yang bekerja sama dengan baik, akan mampu mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki proses-proses bisnis secara berkelanjutan (Kaizen).
  3. Keputusan yang baik: Kecerdasan emosional (EQ) membantu pribadi untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri dan orang lain, hal ini membuat mereka lebih mampu untuk membuat keputusan yang terbaik berdasar pada analisis objektif. Misalnya keputusan untuk menetapkan visi dan misi yang tepat. Keputusan untuk menyusun standar-standar yang relevan, dll.
  4. Resiliensi: Kecerdasan Emosi (EQ) membantu anggota tim untuk mengatasi stres dan mampu segera bangkit kembali / resiliensi. Ketampilan untuk resiliensi ini penting dalam implementasi SPMI karena memastikan bahwa individu dan tim tetap sabar, fokus dan produktif walaupun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan.

Demikian, ternyata EQ memainkan peran penting dalam membantu individu dan tim mencapai keberhasilan dalam implementasi SPMI. Nah mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional? Semoga dalam kesempatan lain dapat dibahas lebih lanjut….

Demikian uraian singkat tentang SPMI dan Kecerdasan Emosional, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

SPMI dan Perubahan Paradigma

SPMI dan Perubahan Paradigma

SPMI dan Perubahan Paradigma

Implementasi SPMI Dikdasmen yang baik dan benar tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Implementasi SPMI memerlukan perubahan paradigma (mindset) dari semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolah tersebut? Ya mulai dari kepala sekolah, wakil, para guru, staf admin, hingga para pelaksana petugas lapangan. 

Memang benar, fakta selama ini sulit merubah mindset, karena kita semua sudah terbiasa berada di “zona nyaman”. Namun kita harus merubah kebiasaan tersebut, kita harus bisa keluar dari zona nyaman. Mengapa? Karena dari hari ke hari tantangan dunia pendidikan terus berubah semakin kompleks. Lingkungan eksternal yang dipicu perubahan teknologi digital yang semakin pesat, membuat dunia pendidikan harus terus adaptif agar dapat senantiasa relevan. 

Lemahnya Budaya Mutu

Warga sekolah yang tidak peduli terhadap budaya mutu perlu dibimbing, dirangkul dan diajak untuk sadar mutu. Mereka semua diajak ikut berpartisipasi dalam implementasi SPMI. Hal ini tentu tidak mudah, kepala sekolah dan TPMPS akan berhadapan dengan sebagian warga sekolah yang memiliki sikap apatis, cuek, acuh tak acuh terhadap program SPMI. 

Sebagian warga sekolah, ada yang mungkin beranggapan bahwa SPMI hanya menjadi beban bagi mereka. Beban menjalankan tugas-tugas administrasi yang sarat birokrasi dan prosedural.

Perlu disosialisasikan bahwa SPMI bukanlah tumpukan dokumen administrasi. SPMI adalah budaya mutu, terdiri dari pola pikir, pola sikap, pola perilaku yang saling keterkaitan untuk pendukung peningkatan mutu dalam rangka mencapai target SNP. 

Warga sekolah (Dikdasmen) yang belum paham dan sadar terhadap pentingnya mutu pendidikan perlu terus diberi bimbingan dan pengarahan. SPMI bukanlah sekedar menjalankan kebijakan pemerintah atau perintah kepala sekolah, namun harus diyakini menjadi sebuah kebutuhan bersama untuk mencapai SNP.

Budaya mutu sekolah (quality culture) adalah faktor penting untuk membentuk siswa menjadi manusia yang jujur, optimis, berakhlak  mulia, bertanggungjawab, ulet, berani, terampil, berperilaku kooperatif, disiplin serta berintegritas. 

Sekolah-sekolah yang unggul dalam budaya mutu dapat dilihat dari variabel seperti manajemen sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, ekstrakurikuler,  perpustakaan, dan pelayanan kesehatan melalui klinik UKS dll.

Mewujudkan Budaya Mutu

Untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya mutu,  dapat dengan memberikan perhatian pada:

  • Perencanaan yang visioner dan terukur,
  • Pengorganisasian yang jelas,
  • Pelaksanaan yang efektif  & efisien,
  • Melakukan  audit mutu, monev untuk perbaikan secara berkelanjutan (kaizen).
  • Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ihklas menjalankan PDCA (plan-do-check-action)

Membangun mindset dan budaya mutu, merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Namun demikian, membangun budaya mutu perlu partisipasi seluruh personil sekolah dan stakeholder. Secara manajerial, membangun budaya mutu sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, sedangkan untuk operasional sehari-hari perlu dibantu oleh seluruh personil di semua aras (level) dan stakeholder terkait.

Demikian uraian singkat tentang SPMI dan Perubahan Paradigma, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Prinsip Pelaksanaan SPMI Dikdasmen

Prinsip Pelaksanaan SPMI Dikdasmen

Prinsip Pelaksanaan SPMI Dikdasmen

Satuan pendidikan (Dikdasmen) berperan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri atas perancangan organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. SPMI dibangun dan ditingkatkan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP. 

Agar dicapai keberhasilan, SPMI Dikdasmen harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Mandiri dan partisipatif

SPMI harus dikembangkan, ditingkatkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh satuan pendidikan. SPMI dikembangkan dengan membangun partisipasi aktif dari seluruh stakeholder. Untuk membangun partisipatif aktif dari stakeholder tentu tidak mudah, perlu adanya upaya komunikasi yang baik dari pimpinan satuan pendidikan.

Terstandar

SPMI memakai acuan mutu minimal SNP dan dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur akan memudahkan satuan pendidikan untuk melaksanakan program kerja yang tepat. Program kerja disusun untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan sesuai SNP atau dalam rangka melampaui acuan mutu minimal SNP. SPMI harus mengacu pada standar mutu yang berlaku, baik standar nasional maupun internasional, sehingga hasil evaluasi dapat diterima stakeholder secara universal.

Integritas

SPMI harus menggunakan data & informasi yang jujur, obyektif sesuai dengan situasi kondisi yang ada di satuan pendidikan (Dikdasmen). SPMI dibangun dengan semangat menjunjung tinggi integritas dan etika dalam semua implementasi yang dilakukan, sehingga hasil evaluasi dari SPMI dapat dipercayai oleh sekenap stakeholder.

Sistematis dan berkelanjutan

SPMI harus dibangun secara sistematis dan logis dalam kerangka Plan-Do-Check-Action (PDCA). Sehingga semua staf pelaksana di lapangan, mampu mengerjakan / menyelesaikan tugas-tugas sesuai urutan, tahapan, langkah-langkah, atau perencanaan yang tepat.

SPMI diimplementasikan secara terus menerus mengikuti 5 langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus yang dilaksanakan secara berurutan. Dengan siklus ini, maka ada terjadi proses Kaizen, atau perbaikan yang tidak henti (continuous improvement).

Holistik

SPMI dibangun, dilaksanakan, dikembangkan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. SPMI harus melihat organisasi secara totalitas / keseluruhan, mencakup semua aspek operasional, termasuk sumber daya manusia, proses bisnis, finansial dan sistem teknologi informasi.

Transparan dan Akuntabel

Dalam mengimplementasikan SPMI, diupayakan seluruh aktivitas SPMI terdokumentasi dengan baik. Dokumen tertulis perlu dibangun, dikembangkan dan di update. Dokumen SPMI diantaranya meliputi dokumen kebijakan mutu, prosedur dan formulir. Dokumen-dokumen tersebut harus terkomunikasikan dan mudah diakses oleh stakeholder.

Demikian uraian singkat tentang Prinsip Pelaksanaan SPMI Dikdasmen, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Kepemimpinan dalam SPMI Dikdasmen

Kepemimpinan dalam SPMI Dikdasmen

Kepemimpinan dalam SPMI Dikdasmen

Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baik dan benar, tentu memerlukan pola kepemimpinan yang tepat. Pemimpin yang paham benar konsep SPMI dan mampu mengimplementasikan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) dalam rangka perbaikan terus menerus (Kaizen).

Kepemimpinan yang tepat dalam implementasi SPMI Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), memiliki karakteristik sbb:

  1. Memiliki Visi yang jelas dan komitmen untuk meningkatkan mutu sekolah. Dapat melakukan evaluasi diri (SWOT Analysis) menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai standar Mutu yang diharapkan para pemangku kepentingan (Stakeholder)
  2. Kemampuan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pengembangan dan implementasi SPMI. Merupakan maksimal untuk memenuhi harapan stakeholder dengan sebaik-baiknya. Stakeholder disini diantaranya pemerintah, masyarakat dan ulama, dunia usaha dan Industri, wali murid, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya.
  3. Kemampuan untuk memotivasi dan menggerakkan para guru dan staf sekolah (Dikdasmen) untuk berpartisipasi dalam proses peningkatan mutu. Membangun tim yang handal dan menumbuhkan sinergi bersama.
  4. Keterbukaan dan transparansi dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan SPMI. Setiap problem dibicarakan dengan stakeholder terkait, saling bekerjasama, saling memperkuat untuk berupaya mencari solusi-solusi terbaik.
  5. Kemampuan untuk problem solving dan memecahkan hambatan dalam implementasi SPMI. Kemampuan mencari akar masalah secara tepat, kemampuan mencari tindakan perbaikan, koreksi, korektif dan preventif. 
  6. Ketrampilan untuk melakukan monitoring – evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang ada berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.
Peran Kepala Sekolah

Kepala Sekolah Dikdasmen merupakan manajer, pemimpin sekaligus penggerak proses perbaikan pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), kepala sekolah dituntut untuk mampu menjadi penggerak utama, team building, motivator, bahkan mampu memberikan teladan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.

Sesuai tupoksinya, kepala sekolah dapat memprakarsai pembentukan TPMPS, Membantu menyusun jobdesk/uraian kerja dari TPMPS. Kepala Sekolah dapat membangun komitmen dari semua warga sekolah dalam melaksanakan SPMI. Kepala Sekolah dapat memberi  arahan, pembinaan dan pengawasan agar SPMI dapat berjalan efektif dan efisien. 

Kepala sekolah sebagai pribadi, juga perlu menampilkan dirinya sebagai pembelajar yang kompeten. Kepala sekolah hendaknya menguasai serba serbi masalah SPMI, paham Kaizen dan PDCA. Sebagai pemimpin, kepala sekolah wajib memberi pengarahan, motivasi dan bimbingan dalam implementasi SPMI. 

Sebagai figur teladan, kepala sekolah harus mampu mendengarkan berbagai keluhan, aspirasi dan harapan dari stakeholder, khususnya para guru dan staf. Berkoordinasi dengan anggota tim berkaitan berbagai program untuk menyukseskan SPMI.

Demikian uraian singkat tentang Kepemimpinan dalam SPMI Dikdasmen, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Tim Kerja dalam SPMI

Tim Kerja dalam SPMI

Tim Kerja dalam SPMI

Tim adalah sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Teamwork atau tim kerja merupakan unsur penting bagi keberhasilan pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam lembaga pendidikan, tentu saja ada unit-unit kerja yang harus bekerjasama dalam bentuk tim yang solid. 

Tim adalah kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih individu, dimana kehadiran anggota tim mempunyai arti penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan tim tersebut. Unit kerja atau kepanitiaan adalah contoh dari suatu tim, misalnya: Unit kerja Perpustakaan, Unit Kerja Prodi, Unit kerja Kemahasiswaan, Panitia PMB, Panitia Wisuda dll.

Mengapa tim penting dalam organisasi? Ada beberapa alasan, mengapa lembaga pendidikan perlu bersungguh-sungguh mengelola tim-tim yang ada:

  1. Anggota tim yang solid dapat saling mengenal dan saling percaya satu dengan lainnya, dengan demikian mereka dapat saling support /membantu.
  2. Kerjasama tim yang baik dapat menyebabkan terjalinnya rantai komunikasi yang baik baik.
  3. Ide dan pemikiran dari 2 orang atau lebih, cenderung kaya akan alternatif inovasi. Ha ini tentu lebih baik daripada pemikiran dari satu individu saja.
  4. Konsep sinergi dapat terjalin, yakni hasil kerja keseluruhan (tim) jauh lebih produktif daripada hanya dikerjakan oleh satu orang saja. (anggota individual)

Ternyata tidak semua kumpulan orang-orang dapat dikatakan tim. Sebuah tim harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

Sepakatan Terhadap Visi dan Misi

Agar unit kerja dapat menjadi tim yang efektif,  semua anggota harus memahami dan menyepakati visi dan misi organisasi. Visi dan Misi lembaga pendidikan, biasanya tertuang dalam dalam dokumen Kebijakan SPMI. Dalam beberapa kasus, seringkali masing-masing unit kerja dapat menyusun visi dan misi tersendiri yang tujuannya untuk memperkuat pencapaian visi dan misi Pendidikan Tinggi.

Anggota Wajib Mematuhi Peraturan 

Setiap tim harus mempunyai standar dan peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut dapat berupa Tupoksi, SOP, Standar SPMI dll.  Semua peraturan disusun untuk membentuk kerangka usaha pencapaian visi dan misi. 

Kelompok / grup dapat menjadi tim yang solid bilamana ada kesepakatan terhadap visi dan misi,  sepakat pada semua peraturan yang berlaku.

Adanya Tanggung Jawab dan Wewenang.

Adanya tim tidak meniadakan struktur serta wewenang organisasi. Tim kerja dapat berjalan dengan efektif bila tanggung jawab dan wewenang disusun, dibagi dengan jelas dan adil. Namun demikian, fleksibilitas juga merupakan unsur penting dalam organisasi.

Adaptasi Terhadap Perubahan

Setiap anggota tim dituntut dapat saling membantu untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. SPMI harus disusun adaptif pada dinamika tersebut. Kebijakan SPMI serta dokumen pendukung di bawahnya harus terus di update agar tetap relevan pada zamannya.

Demikian uraian singkat tentang Tim Kerja dalam SPMI, semoga bermanfaat. Stay Relevant !


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

Pentingnya Sosialisasi SPMI Dikdasmen

Pentingnya Sosialisasi SPMI Dikdasmen

Pentingnya Sosialisasi SPMI Dikdasmen

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Kemendikbud telah mendorong setiap lembaga satuan pendidikan untuk melaksanakan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sehingga dapat dicapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Ketentuan SPMI Dikdasmen diatur dalam peraturan menteri. Peraturan menteri yang digunakan adalah Permendikbud No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah.

Menurut pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa  “Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu”.

Pasal 1 ayat 3 menjelaskan “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.”

Pasal 1 ayat 4 menambahkan penjelasan bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.”

Pentingnya Sosialisasi

Agar implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat berjalan baik, membutuhkan proses sosialisasi yang tepat. Sosialisasi SPMI kepada seluruh Warga Sekolah. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan oleh tim yang terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD), fasilitator daerah (pengawas), kepala sekolah, atau Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Tentu masih anggota tim ini perlu menjalankan peran masing-masing sesuai tupoksi.

Ada berbagai macam bentuk sosialisasi, seperti Poster, Flyer, Workshop, Seminar, In House Training (IHT) dll. Publikasi informasi baik secara lisan, tertulis atau  melalui media audio visual melalui media sosial seperti Instagram, WA, Facebook dll.

Adanya program pengimbasan juga dapat mempercepat & memperluas proses implementasi SPMI.  Sekolah sekolah yang ditugaskan sebagai sekolah model umumnya memiliki lima sekolah imbas, tugas mereka adalah menginspirasi, memotivasi, memberi contoh agar “virus”  penjaminan mutu (SPMI) dapat semakin tersebar pada khalayak luas.

Tantangan Sosialisasi SPMI

Dikalangan sekolah-sekolah, ada yang masih beranggapan bahwa SPMI adalah proyek yang sewaktu-waktu dapat datang dan pergi. dianggap hanya program sesaat saja, temporel.

SPMI sebenarnya amanat dari Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 yang wajib dilaksanakan semua sekolah Dikdasmen. Namun sayangnya, sekolah-sekolah yang “sibuk” mengimplementasikan SPMI hanya sekolah yang berlabel “sekolah model” saja, adapun sekolah  yang tidak “berlabel” sekolah model kurang peduli terhadap pentingnya implementasi SPMI. Atas kondisi ini, bagaimana solusi yang tepat?

Demikian uraian singkat tentang Pentingnya Sosialisasi SPMI Dikdasmen, semoga bermanfaat.


Instagram: @mutupendidikan

Info Pelatihan Mutu Pendidikan

×

Layanan Informasi

× Hubungi Kami